Komnas HAM menyimpulkan kasus yang terjadi di Paniai, Papua pada 2014 sebagai pelanggaran HAM berat.
Selasa 25 Februari 2020 23:44 WIBKSP Moeldoko membantah peristiwa tragedi Paniai di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua pada 7-8 Desember 2014 pelanggaran HAM berat.
Senin 17 Februari 2020 17:54 WIBSelain membahas kasus pelanggaran HAM berat, pihaknya juga mengklarifikasi beberapa hal yang sempat menuai kontroversi.
24 Januari 2020Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapatkan cecaran dari anggota Komisi III DPR usai menyebut peristiwa Semanggi I dan II.
20 Januari 2020Adian Napitulu kecewa dengan pernyataan Jaksa Agung yang menyebut peristiwa Semanggi bukan merupakan pelanggaran HAM berat
20 Januari 2020Jaksa Agung mempunyai "cantolan" untuk menyatakan peristiwa Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Apa itu?
17 Januari 2020Mahfud MD akan bertanya ke Jaksa Agung Burhanuddin terkait pernyataan peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM.
17 Januari 2020Jaksa Agung menyebut kerusuhan Semanggi I dan II bukanlah kekerasan HAM masa lalu. Ini kata DPR
17 Januari 2020Menko Polhukam Mahfud MD enggan menanggapi pernyataan Jaksa Agung yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM.
17 Januari 2020Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, bukan pelanggaran hak asasi manusia HAM berat.
16 Januari 2020Mahfud mengatakan telah memiliki skema untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat.
26 Desember 2019Mahfud menyampaikan arahan Jokowi soal keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM,
11 Desember 2019Pemerintah diminta tidak menjadikan kasus HAM sebagai komoditas politik.
5 Desember 2019Pemerintah didesak untuk melalukan ratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan semua orang dari upaya penghilangan paksa.
26 November 2019Menurut Mahfud, selama ini Komnas HAM merasa memiliki bukti pelanggaran HAM masa lalu kepada Kejagung.
20 November 2019Memang kita sebaiknya tidak memilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam
10 April 2019Kasus ini mencerminkan pola kekerasan yang meluas, dugaan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan serta metode penyiksaan yang digunakan oleh polisi dan militer Indonesia di Papua.
Jum'at 22 Februari 2019 14:37 WIBJK menekankan, tidak mudah untuk pemerintah mengungkap peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi pada 20 atau 30 tahun yang lalu.
11 Desember 2018Penuntasan kasus-kasus hak asasi manusia menjadi tugas yang harus diselesaikan pemerintahan selanjutnya.
10 Desember 2018Pengadilan Austria menjatuhkan hukuman terhadap S pada 2011 karena dianggap menghina doktrin agama dan dikenai denda 480 euro Rp7 juta .
26 Oktober 2018Pemerintah memastikan tetap menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM berat masa lalu
17 Agustus 2018Komnas HAM harap berkas penyelidikan yang sudah disampaikan ke Kejagung segera diselesaikan.
8 Juni 2018Jaksa Agung Prasetyo mengatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu jadi PR bersama untuk diselesaikan.
5 Juni 2018Komnas HAM berpandangan bahwa Presiden memberi perhatian untuk menyelesaikan perkara lawas yang tak kunjung rampung ini.
4 Juni 2018Pertemuan antara Jokowi dan keluarga korban berlangsung tertutup dan tanpa dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Polhukam Wiranto.
4 Juni 2018Presiden Jokowi mengakui bahwa betapa rumitnya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut
31 Mei 2018Ida Fitriati Basyuni memperoleh penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo atas kepeduliannya selama dalam penegakan dan perlindungan HAM.
10 Desember 2017Angka pelanggaran HAM masih tinggi di Sumut.
10 Desember 2017Selama ini, kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
14 Juni 2017