Memang kita sebaiknya tidak memilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam
10 April 2019Kasus ini mencerminkan pola kekerasan yang meluas, dugaan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan serta metode penyiksaan yang digunakan oleh polisi dan militer Indonesia di Papua.
Jum'at 22 Februari 2019 14:37 WIBJK menekankan, tidak mudah untuk pemerintah mengungkap peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi pada 20 atau 30 tahun yang lalu.
11 Desember 2018Penuntasan kasus-kasus hak asasi manusia menjadi tugas yang harus diselesaikan pemerintahan selanjutnya.
10 Desember 2018Pengadilan Austria menjatuhkan hukuman terhadap S pada 2011 karena dianggap menghina doktrin agama dan dikenai denda 480 euro Rp7 juta .
26 Oktober 2018Pemerintah memastikan tetap menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM berat masa lalu
17 Agustus 2018Tim tersebut tidak akan dikapitalisasikan untuk kepentingan politik tertentu.
1 Agustus 2018Komnas HAM harap berkas penyelidikan yang sudah disampaikan ke Kejagung segera diselesaikan.
8 Juni 2018Jaksa Agung Prasetyo mengatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu jadi PR bersama untuk diselesaikan.
5 Juni 2018Pertemuan antara Jokowi dan keluarga korban berlangsung tertutup dan tanpa dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Polhukam Wiranto.
4 Juni 2018Presiden Jokowi mengakui bahwa betapa rumitnya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut
31 Mei 2018Ida Fitriati Basyuni memperoleh penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo atas kepeduliannya selama dalam penegakan dan perlindungan HAM.
10 Desember 2017Angka pelanggaran HAM masih tinggi di Sumut.
10 Desember 2017Selama ini, kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
14 Juni 2017"Dan pemenuhan hak korban juga tak boleh komplementer seperti contoh yang dibutuhkan korban adalah sepeda motor tapi diberi sepeda listrik,"
31 Mei 2017"Jadi peran kepala daerah itu sangat penting dalam mewujudkan toleransi di Indonesia salah satunya itu,".
15 Mei 2017"Saya terus mencari kebenaran serta keadlian, pada kebenaran tragedi 98 ini sudah diselediki oleh Komnas HAM"
9 Mei 2017Pemerintah bersama Komnas HAM rapat bersama membahasa kasus pelanggaran HAM di Papua.
31 Januari 2017Variabel kebebasan beragama dan berkeyaninan dari skor 2,57 pada tahun lalu menjadi 2,47 pada 2016 atau turun 0,10 poin.
12 Desember 2016Total akumulasi skor IKH 2016 berada pada angka 2,83, atau meningkat 0,38 poin dibanding tahun lalu.
12 Desember 2016Penegakan dan penyelesaian kasus HAM masa lalu, diketahui menjadi salah satu elemen dari visi nawacita yang diusung pemerintahan saat ini.
9 Desember 2016Presiden Joko Widodo dianggap masih belum berpihak pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
8 Desember 2016KontraS bersama orangtua korban pelanggaran HAM masa lalu mempertanyakan janji Jokowi untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu.
8 Desember 2016Program kementrian tersebut sangat bagus untuk diterapkan di wilayah perbatasan, yang terkesan selama ini jauh dari sentuhan perhatian.
23 November 2016" Pemerintah sudah memiliki niat, kita akan selesaikan. Tapi menyelesaikan itu tak mudah, jadi belum bisa cepat"
21 November 2016Rumah Gerakan 98 meminta penyelesaian pelanggaran HAM berat Tragedi Semanggi pada 13 November 1998 harus lekas dituntaskan.
14 November 2016Adapun kelompok yang menjadi fokus utama dari pelaporan itu ialah masyarakat adat, penyadang disabilitas, dan pembela HAM.
14 Oktober 2016Masyarakat sudah mengesampingkan perhatiannya soal tragedi kemanusiaan ini.
7 September 2016