Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan Dana Desa.
19 Maret 2021Kepala Desa di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu ditangkap karena korupsi dana desa sekira Rp300 juta.
Selasa 02 Februari 2021 12:56 WIBTerdakwa juga harus membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar ganti rugi Rp413,78 juta.
27 November 2020Tim Pemantau Otonomi Khusus Otsus DPR RI akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ,
24 November 2020Polres Merangin menetapkan tersangka Ismail, Kades Keroya Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin.
23 November 2020Ia menyelengkan dana desa hingga Rp128 juta.
7 Oktober 2020Pelaku menyelengkan dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 total hingga Rp609 juta.
23 September 2020Pelaku ditangkap polisi dan berkas kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri OKU guna proses hukum selanjutnya.
12 Mei 2020Kepala desa di Blora diimbau tidak perlu takut menggunakan dana desa untuk penanganan pandemi virus corona.
11 Mei 2020Terbukti menilap dana desa tahun 2018 senilai Rp912 juta, mantan Kepala Desa Kades Nemnemleleu.
12 Maret 2020Kapolda Jambi, Irjen Pol Firman Shantyabudi menegaskan pihaknya akan menindak siapapun yang berani menyelewengkan dana desa.
Rabu 12 Februari 2020 15:45 WIBAplikasi ini bukan berarti untuk menakut-nakuti aparat desa.
Selasa 04 Februari 2020 14:19 WIBSementara dana desa yang tersisa, malah dipakai oleh tersangka untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,3 miliar.
5 Januari 2020Abdul Halim Iskandar, hal itu dilakukan untuk percepatan penanganan desa tertinggal.
11 Desember 2019Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan tiga arahannya terkait penggunaan dana desa.
11 Desember 2019Tanah yang disewakannya ada dua bidang. Pertama, seluas 4.440 meter persegi di Kampung Anjun. Kedua, seluas 3.371 meter.
19 November 2019Bupati Tambrauw, Gabriel Asem membantah adanya desa fiktif di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat.
19 November 2019Kepala daerah untuk menginventarisir desa-desa yang terdapat di wilayahnya dalam rangka mempersiapkan sebelum dikeluarkannya SE tersebut.
18 November 2019Hal ini merespons dugaan adanya desa siluman di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
18 November 2019Desa tersebut ada, tapi tidak berjalan tata kelola pemerintahannya secara optimal.
18 November 2019Terkait kasus desa fiktif, Kemendagri meminta Pemerintah Kabupaten Konawe mengevaluasi perda.
18 November 2019Kementerian Dalam Negeri mengimbau untuk tidak ada lagi penyebutan desa fiktif, ataupun desa hantu.
12 November 2019Nata mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih berada di sana untuk melakukan peninjauan ke lima desa.
12 November 2019Kemendagri pada Selasa sore ini menggelar konferensi pers mengungkap temuan tim verifikasi desa fiktif di Konawe.
12 November 2019Peraturan Daerah Perda puluhan desa penerima dana desa, di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Sultra , diduga rekayasa.
11 November 2019"Dari penyidikan tersebut sudah jelas ada tindak pidananya maka akan ditemukan tersangkanya," ujar Dedi.
9 November 2019Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN sudah membahas mengenai hal tersebut sejak awal tahun 2019.
9 November 2019Menteri Sekretaris Negara Mensesneg Pratikno memastikan, bahwa Mendagri Tito Karnavian tengah bekerja.
8 November 2019Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyerahkan kasus desa "siluman" penerima dana desa dari pemerintah kepada aparat penegak hukum.
8 November 2019Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membantah adanya tiga desa "siluman"
8 November 2019