Menurut IJTI, sejumlah pasal di RKUHP dapat melemahkan dan mengancam kebebasan pers di Indonesia.
11 September 2019Ada pasal pengecualian yang mengatur kekhususan kerja-kerja jurnalistik sebagai jaminan kebebasan Pers di Indonesia.
8 September 2019Taufiqulhadi berharap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP tak menekan kebebasan Pers.
3 September 2019Dia pun optimistis RKHUP di bakal disahkan dalam rapat paripurna terakhir pada September 2019.
29 Agustus 2019Mahfud menjelaskan alasannya mendukung penolakan kewenangan KPK atas pasal-pasal tentang korupsi masuk dalam RK UHP.
25 Juni 2018Kepala Negara memastikan pertemuan tersebut akan berlangsung pada pekan ini, atau paling lama di awal pekan depan.
21 Juni 2018Jaksa Agung HM Prasetyo angkat bicara soal polemik masuknya pidana korupsi ke dalam Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP .
8 Juni 2018Menurut dia, gugatan terjemahan KUHP hanya lelucon .
8 Juni 2018Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan penambahan anggaran dalam alokasi pagu tahun 2019 sebesar Rp171 miliar.
7 Juni 2018Wiranto mengakui memang masih ada sejumlah pasal menyangkut delik yang harus disempurnakan.
7 Juni 2018Menurut Laode, jawaban yang dikeluarkan perwakilan pemerintah mengenai RKUHP malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain.
7 Juni 2018Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK , Laode M. Syarief merespon pernyataan Ketua Tim Perumus RKUHP, Muladi.
6 Juni 2018Menko Polhukam Wiranto menyebutkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dianggap sudah kuno.
6 Juni 2018Ketua Tim Perumus RKUHP, Muladi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membaca secara utuh pasal-pasal.
6 Juni 2018Muladi menegaskan, tidak ada pasal di RKUHP yang mengebiri kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK .
6 Juni 2018Menurut Wiranto, rapat koordinasi terbatas akan dilaksanakan sekira pukul 13.00 WIB di Kemenko Polhukam, Jakarta.
6 Juni 2018Ketua DPR Bambang Soesatyo Bamsoet berjanji akan menyelesaikan RUU KUHP.
28 Mei 2018Selama ini pers memberitakan seusai dengan fakta yang ada.
Jum'at 16 Februari 2018 03:31 WIB"Kritik terhadap kemerdekaan pers itu sudah diakomodasi apa tidak, kita tidak tahu,"
Kamis 15 Februari 2018 16:26 WIBPersetujuan akan hal tersebut hanya disampaikan secara lisan dalam rapat Tim Perumus Timus .
Rabu 07 Februari 2018 15:00 WIBPasal 134 dan 136 KUHP tentang penghinaan presiden telah dihapus Mahkamah Konstitusi MK .
Senin 05 Februari 2018 14:53 WIBMenurut Agus, 50 persen fraksi dalam Panja RKHUP menyetujui adanya pasal penghinaan presiden, sedangkan sisanya belum menyepakati.
Jum'at 02 Februari 2018 19:48 WIB"Kalau dilihat yang paling urgent kebetulan Pak Bambang dari Komisi III DPR, jadi ada tunggakan RUU KUHP dan KUHAP tapi KUHP khususnya,"
22 Januari 2018"Pembahasan buku II perubahan KUHP agar mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan Hakim Mahkamah Konstitusi"
16 Desember 2017Naskah revisi KUHP berpotensi melakukan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pers.
10 Oktober 2017