PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa.
5 Januari 2021Sebaiknya UU dievaluasi dan diubah setelah diterapkan pada 4 atau 5 kali pemilu, jangan terlalu sering.
5 Januari 2021PKS mengusulkan pembentukan daerah pemilihan dapil nasional untuk anggota DPR RI yang menjabat sebagai elite parpol.
16 November 2020Panitia Kerja Panja Penyusunan Draf RUU Pemilu Komisi II DPR meminta dari akademisi di berbagai universitas.
20 Agustus 2020Ini sudah menjadi wacana yang lama.
2 Agustus 2020Lima isu klasik, yang setiap dalam pembahasan revisi UU Pemilu selalu menjadi perbincangan.
22 Juli 2020Saya dari lima tahun lalu, sepuluh tahun lalu sudah bicara bicara e-voting.
7 Juli 2020Indonesia berada dalam situasi menyempitnya ruang-ruang demokrasi . Situasi yang berlawanan dengan semangat Gerakan Reformasi.
10 Juni 2020Perludem pernah mengusulkan Pemilu dibagi jadi dua, yaitu pemilu serentak secara nasional dan lokal.
7 Desember 2019Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi mengatakan, telah mengusulkan enam poin terkait revisi UU Pemilu.
6 Desember 2019Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menjadi skala prioritas.
26 September 2019Adapun pasal yang digugat adalah Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat 2 , dan Pasal 276 2 UU Nomor 7 Tahun 2017.
5 November 2018Menurut Mahkamah kondisi ini menjadi relevan karena hanya partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
25 Oktober 2018sidang putusan itu rencana dimulai pukul 09.00 dan 11.00 WIB.
11 Januari 2018Semua parpol yang akan menjadi peserta pemilu juga dilakukan setiap lima tahun sekali atau menjelang pemilu bergulir.
29 November 2017"Hal utama itu keberadaan kantor dan kelengkapannya, pengurusnya dan anggotanya.
29 November 2017Sidang lanjutan gugatan UU Pemilu di MK hari ini mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pemohon yakni Partai Perindo.
29 November 2017Dia menambahkan, PKPU Nomor 3 bakal diubah menjadi PKPU Nomor 15. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut putusan MK.
21 November 2017"Terakhir pemerintah hanya negosiasi presidential threshold yang akhirnya kami setujui,"
21 November 2017Hakim konstitusi tidak melihat dari jumlah saksi yang dihadirkan dalam memutus suatu perkara.
14 November 2017Sidang pendahuluan dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman dan hakim panel Saldi Isra serta Maria Farsa Indarti.
6 November 2017Sidang perkara uji materi Undang-Undang No.7 2017 tentang Pemilu akan kembali digelar hari ini di Mahkamah Konsitusi MK .
6 November 2017"Kita harap MK menjadi permohonan-permohonan khusus menjadi perkara prioritas yang harus diputuskan segera"
1 November 2017Lakukan edukasi UU Pemilu ke rakyat Tegal, Dewi Aryani berharap warganya tidak salah pilih wakilnya.
27 Oktober 2017Hal itulah yang dianggap dapat menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan.
27 Oktober 2017Hakim mengizinkan bila perwakilan Partai Idaman tidak hadir dalam sidang berikutnya.
24 Oktober 2017Parpol yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi, sedangkan 12 parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos.
24 Oktober 2017Mahkamah Konstitusi MK harus melihat masalah ini secara komprehensif, dan tidak terjebak pada retrorika anggota parpol di DPR.
24 Oktober 2017Pasal ini dianggap tidak adil karena dalam periode lima tahun menuju pemilu banyak perubahan yang bisa terjadi.
24 Oktober 2017Lukman menyebut, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, sebagai salah satu pemohon dalam perkara uji materi pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Pemilu, tetap bisa mencalonkan diri menjadi presiden dalam Pilpres 2019.
5 Oktober 2017