Undang dari berbagai kalangan sesuai dengan paparan dan bidangnya. Mari kita lihat, lakukanlah secara benar.
Minggu 16 Februari 2020 16:04 WIBFraksi yang belum sepakat ada Golkar, PKS dan Demokrat.
Minggu 16 Februari 2020 14:07 WIBBambang Soesatyo mengatakan, di Indonesia saat ini tengah ramai pro kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara PPHN .
20 Januari 2020Tentu kami di MPR tidak akan gegabah dan akan cermat betul dan akan sangat mendalami betul aspirasi yang berkembang.
12 November 2019GBHN merefleksikan kearifan generasi terkini atau milenial dalam melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan masa depan.
8 November 2019Bamsoet mengimbau semua elemen masyarakat agar tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan GBHN
4 November 2019Bamsoet menjamin wacana amandemen Undang-Undang Dasar UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar.
15 Oktober 2019Zulhas mengatakan, wacana amandemen terbatas itu hanya untuk menekankan visi Indonesia dalam 100 tahun ke depan.
14 Oktober 2019Usulan Prabowo-Surya Paloh tentang amandemen menyeluruh UUD 1945 akan dikaji oleh Badan Pengkajian MPR untuk di samakan persepsinya.
14 Oktober 2019Adanya rancangan pemindahan Ibu Kota ataupun program positif lainnya, GBHN salah satu pengikat proses pembangunan tersebut tetap dilanjutkan
4 September 2019Pemuda Muhammadiyah menilai penghidupan kembali GBHN, melalui amandemen terbatas UUD 1945 penting untuk dilakukan.
24 Agustus 2019Pengamat politik Dr Ujang Komarudin menilai percuma GBHN dihidupkan lagi jika elite politik masih suka korupsi.
24 Agustus 2019Partai Golkar menolak GBHN dihidupkan kembali karena akan membuat presiden hanya menjalankan GBHN yang sudah ditetapkan MPR.
23 Agustus 2019GBHN dinilai sangat penting untuk mengawal perjalanan bangsa siapa pun presidennya.
22 Agustus 2019Menurutnya, saat ini pihaknya masih menilai urgensi dari GBHN itu, dengan melibatkan beberapa pakar.
21 Agustus 2019Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan masih mengkaji urgensi GBHN.
21 Agustus 2019JK mengatakan, jika nantinya GBHN dihidupkan kembali, presiden tidak memiliki program karena hanya melaksanakan program dalam GBHN.
20 Agustus 2019Jika GBHN hidup kembali, maka pada saat Pilpres nanti calon presiden dan wakil presiden tidak bisa lagi mengampanyekan visi-misinya
20 Agustus 2019Amandemen terbatas Undang-Undang Dasar UUD 1945 hanya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN .
18 Agustus 2019Di dalam mukadimah UUD 1945 berisi tentang dasar dan tujuan negara.
18 Agustus 2019Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberi sambutan di acara peringatan Hari Konstitusi yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR .
18 Agustus 2019Zulkifli Hasan menyinggung wacana penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN .
18 Agustus 2019Menurut Karding, GBHN dapat menjaga arah pembangunan bangsa yang sudah dibangun pemerintahan sebelumnya.
18 Agustus 2019Ia menegaskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan kedaulatan rakyat sebagai semangat reformasi.
17 Agustus 2019Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan sejak dahulu ingin Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang asli.
17 Agustus 2019Haedar berpendapat, perlu ada permufakatan bersama dari seluruh kekuatan nasional mengenai maksud GBHN tersebut.
16 Agustus 2019Ketua Ketua MPR RI, Zulkifili Hasan memimpin sidang tahunan MPR tahunan 2019.
16 Agustus 2019Wacana penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN dinilai sebagai kemunduran.
15 Agustus 2019Secara politis usulan GBHN itu ada potensi juga terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.
14 Agustus 2019Menurut dia, penghidupan kembali GBHN agar negara mempunyai perencanaan jangka panjang.
13 Agustus 2019