Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 14 mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka baru dalam pusaran suap Gatot Pujo Nugroho.
22 Juli 2020Hasil penyelidikan ada sejumlah motif yang digunakan dalam penyalahgunaan dana bansos tersebut mulai dari pemotongan dana hingga tidak adanya transparansi.
14 Juli 2020Disampaikan pelapor, adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.
6 Juli 2020KPK mendesak Pemerintah Provinsi Pemprov Papua membenahi basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS .
6 Mei 2020Pembenahan tersebut perlu dilakukan karena ada ketidaksesuaian antara penerima Bansos dan Nomor Induk Kependudukan.
12 November 2019Jaksa KPK menilai, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
22 April 2019Muslim Simbolon merupakan terpidana kasus suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Sumut , Gatot Pujo Nugroho.
22 April 2019Enam mantan anggota DPRD didakwa menerima suap dengan jumlah yang berbeda-beda.
10 April 2019Selain pidana penjara, kedua juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.
2 April 2019Jaksa membeberkan total suap yang diterima masing-masing legislator Sumut tersebut.
28 November 2018Kasus Kwarda sendiri berawal dari terendusnya dugaan penyimpangan dana untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 senilai Rp13,6 miliar.
3 Mei 2017Kedua tersangka tersebut memprakarsai pembentukan dan mengurus permohonan bantuan KUBE Kota Surakarta.
30 Maret 2017Politikus PKS itu diperiksa sabagai saksi karena diduga mengetahui aliran dana bansos semasa ia masih bupati Halmahera Selatan.
15 Maret 2017Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis dengan kisaran 4 tahun penjara terhadap tujuh Anggota DPRD Sumatera Utara Sumut .
1 Maret 2017"Saya yakin ada kerugian negara lah, cuma dokumennya itu kan bagian dari dokumen penyidikan yang bisa dibuka di pengadilan,".
Jum'at 10 Februari 2017 17:39 WIBPascagelar di kantor BPK, sudah ada kesamaan pendapat antara penyidik dan BPK.
Kamis 09 Februari 2017 07:10 WIBGelar perkara akan dilaksanakan bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK pada Rabu 8 Februari 2017.
Selasa 07 Februari 2017 13:24 WIBMenurut Sylvi dana ini bukanlah dana bansos melainkan dana hibah.
Rabu 01 Februari 2017 20:23 WIBSylvi yang juga mantan Walikota Jakarta Pusat itu kembali menegaskan bahwa kasus ini bukanlah dana bansos melainkan dana hibah.
Rabu 01 Februari 2017 19:54 WIBKetika disinggung soal siapa yang melaporkan dirinya ke polisi. Sylvi mengaku tak tahu dengan alasan tidak diperlihatkan oleh penyidik.
Rabu 01 Februari 2017 19:31 WIBSylviana Murni selesai melakukan pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Tipikor Bareskrim Polri selama lebih kurang 8 jam.
Rabu 01 Februari 2017 18:41 WIBSylviana diperiksa sebagai saksi.
Rabu 01 Februari 2017 07:32 WIBTetapi pelaksanaannya, yang dipertanyakan kan pelaksanannya.
30 Januari 2017Menjalani pemeriksaan selama tujuh jam yakni mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.
30 Januari 2017Diharapkan ditunda dulu sampai proses pilkada usai.
30 Januari 2017"Gelar perkara dari lidik ke sidik sudah dilaksanakan. Dari hasil gelar, diduga memang ada perbuatan pidana di situ,"
25 Januari 2017Kendati sudah naik ke tingkat penyidikan, dalam kasus ini, polisi belum menetapkan satu pun tersangka.
25 Januari 2017Sylvi menjelaskan dana yang dimaksud penyidik sejatinya bukanlah dana bansos, melainkan dana hibah.
23 Januari 2017Sylviana telah mengklarifikasi bahwa yang ia kelola sewaktu menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI adalah dana hibah bukan dana bansos.
22 Januari 2017Sylviana mengaku bahwa dana Rp6,8 miliar yang dimaksud oleh penyidik adalah dana hibah bukan dana bantuan sosial bansos
22 Januari 2017