JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan kepada para pejabat hingga kepala daerah agar tidak korupsi. Sebab ika ada yang tertangkap KPK, tidak ada yang bisa menolong.
Demikian disampaikan Firli saat menghadiri peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 yang dihadiri oleh para kepala daerah, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tolong inilah, jangan menjadi alasan karena biaya politik mahal, karena ada korupsi. Karena kalo itu terjadi pak, begitu Anda melakukan korupsi, begitu ketangkap, enggak ada juga yang nolongin pak. Jangankan yang nolongin, besuk aja enggak," kata Firli di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Firli membeberkan bahwa korupsi terbesar ada di sektor pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dikantongi Firli, ada sekira 54 persen kasus yang ditangani KPK melingkupi pemerintah daerah. Di mana, hampir seluruh kasus sudah divonis bersalah.
"Kasus korupsi terjadi 54 persen itu di pemerintah daerah, kita bagi lagi dua, 34 persen terjadi di provinsi, 41 persen terjadi di Kabupaten Kota ini fakta," terangnya.
Pejabat daerah yang paling banyak menjadi tersangka KPK, dibeberkan Firli, adalah wali kota dan gubernur. Firli berharap agar tidak ada lagi pejabat maupun kepala daerah yang menjadi tersangka di KPK.
"Nah saya minta walkot, gubernur, bupati tidak bertambah lagi, tapi tidak bertambah bukan karena bapak akal-akalan, tapi bapak betul-betul sudah melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik," ungkapnya.
Follow Berita Okezone di Google News
