Share

3 Alasan Papua Masuk ke Indonesia, Nomor Satu Penyerahan Kekuasaan Belanda

Nevriza Wahyu Utami, Okezone · Rabu 15 Februari 2023 05:03 WIB
https: img.okezone.com content 2023 02 14 337 2764672 3-alasan-papua-masuk-ke-indonesia-nomor-satu-penyerahan-kekuasaan-belanda-JJF1ZMOIg1.jpg Pulau Papua (Foto : Wikipedia)

TIDAK hanya kebudayaan dan alamnya yang indah, sejarah panjang Papua bergabung dengan Indonesia tentu patut untuk diketahui. Papua adalah bagian dari Indonesia sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.

Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, persoalan Papua atau Irian Barat saat itu belum selesai karena Belanda bersikukuh menjadikan wilayah tersebut di bawah kekuasaannya. Hingga akhirnya, pada 1969, Papua kembali menjadi bagian NKRI.

Berikut alasan-alasan wilayah Papua masuk ke Indonesia:

1. Penyerahan kekuasaan Belanda

Papua atau Irian Barat bagi Belanda ketika KMB 1949 bukanlah bagian dari entitas teritorial yang harus dikembalikan ke Indonesia. Salah satu alasan Belanda adalah penduduk asli Papua memiliki perbedaan suku dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sehingga mereka ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara tersendiri yang terpisah dari NKRI di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Mendengar pernyataan seperti itu, bangsa Indonesia tak terima dan mendesak Belanda agar semua wilayah jajahannya harus kembali ke tangan Indonesia. Konflik antara Indonesia dengan Belanda ternyata harus dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Belanda kemudian menyetujui perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Akhirnya Belanda menyerahkan wilayah Papua kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962. Kemudian, bendera Belanda resmi diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih pada 31 Desember 1962, untuk menandai dimulainya pemerintahan de jure Indonesia di wilayah Papua di bawah pengawasan PBB.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Operasi militer

Menghadapi sikap keras Belanda, Indonesia melakukan konfrontasi militer. Pada Desember 1961, Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar) dibentuk, dengan Presiden Soekarno menjabat sebagai panglima besar. KOTI Pemirbar merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi komando untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonialis, mengibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Kemudian, pada Januari 1962 dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Brigjen Soeharto untuk menyelenggarakan operasi militer. Namun, terjadi insiden di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso dan awak kapalnya. Ketegangan antara Indonesia-Belanda meruncing, hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang disebut Perjanjian New York pada 1962.

3. Keinginan Rakyat Papua

Perjanjian New York pada 1962 mensyaratkan dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) bagi rakyat Papua untuk dapat memutuskan sendiri untuk bergabung dengan Indonesia atau sebaliknya. Berdasarkan hasil Pepera yang berlangsung pada 1969, sebanyak 1.025 rakyat Papua memberi dukungannya kepada pemerintah Indonesia.

Hasil ini kemudian disahkan PBB dalam Sidang Umum yang berlangsung pada 19 November 1969. Secara de facto masyarakat Papua memilih untuk bersatu dengan wilayah NKRI. Presiden Soekarno kemudian menetapkan prioritas khusus untuk Papua dengan pendekatan nasionalisme dan keragaman. Pembangunan Papua dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan fisik, sekaligus juga menyelaraskan pembangunan Papua dengan pembangunan daerah lain dalam rangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini