JAKARTA - Jajaran di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui kerap mendatangi sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kedatangan KPK bukan untuk cawe-cawe, melainkan menjalankan amanat Undang-Undang dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan.
"Sebagaimana amanat UU 19/2019 di Pasal 6 huruf c, disebutkan adalah KPK melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, kita bukan cawe-cawe sebenarnya pak, tapi amanat UU," kata Firli saat rapat bareng Komisi III DPR RI yang disiarkan langsung di channel YouTube Komisi III DPR RI, Kamis (9/2/2023).
"Jadi terpaksa kita datang ke kementerian, kita lihat, apakah peraturan kementerian sudah betul-betul, memastikan bahwa tidak akan terjadi korupsi, tidak ada celah korupsi, itu kita pastikan," sambungnya.
Mantan Kapolda Sumsel itu menjelaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mendatangi kementerian. Bahkan, kata Firli, KPK telah melakukan penelaahan, pengkajian, hingga penelitian terkait hasil monitoring di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Hasilnya, kata Firli, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga negara jika ditemukan ada celah korupsi.
Baca juga:Â Usut Kasus Suap Hakim MA, KPK Panggil Pensiunan PNS hingga Ibu Rumah Tangga
"Sebagaimana UU 19/2019, setahun berikutnya kita monitor pak, kalau enggak dilaksanakan, maka KPK akan mengirim surat kepada presiden, bahwa ada kementerian lembaga yang tidak menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati," imbuhnya.
Baca juga:Â Rapat dengan DPR, Firli Ungkap Anggaran KPK Meningkat hingga Rp1.000 Miliar
Follow Berita Okezone di Google News
