JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) pada hari ini, Senin (6/2/2023). Ratas untuk membahas turunnya hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, rapat dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri.
"Menanggapi turunnya skor indeks persepsi korupsi CPI, corupption persepsi indeks. Agak mengejutkan karena dari 38 turun ke 34. Terus kami berdiskusi dengan tetap menghormati dan menghargai serta mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh TII (Transparency Internasional)," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
BACA JUGA:Jokowi Bersedia Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional di MedanÂ
Pemerintah, kata Mahfud MD, bakal melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan memberikan arahan khusus sebagai kebijakan negara.
"Kita akan melakukan langkah-langkah nanti yang mungkin dalam dua atau tiga hari ke depan. Nanti akan di panggil lagi oleh presiden kami berempat, untuk presiden menyampaikan arahan-arahan tentang apa yang akan kita lakukan," ujar Mahfud.
Follow Berita Okezone di Google News
Mahfud menambahkan, bahwa TII tidak menggunakan semua rekomendasi lembaga untuk menilai CPI. Kendati, pihaknya tetap menghargai penilaian dari TII.
"Tetapi ingin kami sampaikan dengan tetap menghargai hasil TII itu memang yang kami temukan itu ada 13 lembaga cg internasional, yang dipakai untuk Indonesia itu 8. Dan yang biasanya dipakai tahun ini tidak pakai Indonesia. Padahal, perbaikannya kita menuju ke situ yaitu lembaga cg yang sangat terkenal world economic forum di situ kita tinggi tapi tidak dipakai untuk menghitung kali ini," ujarnya.
"Jadi, tidak apa-apa jadi kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu," ujarnya.
Menurut Mahfud MD, pada bidang-bidang tertentu justru malah naik, misalnya demokratisasi, penegakan hukum dan keadilan naik. Meski, di beberapa sektor mengalami penurunan.
"Tetapi di sektor-sektor tertentu misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi kemudian adanya kekhawatiran dari para investor tentang kepastian hukum macam-macam. Memang itu mempengaruhi agak turun, tapi kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi itu naik meskipun kecil," ujarnya.
Transparency Internasional merilis hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022.
Berdasarkan hasil pengukuran Transparency Internasional, IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
