Share

Tuntutan Diterima DPR, Ribuan Massa Aksi dari Perangkat Desa Bubarkan Diri

Bachtiar Rojab, MNC Media · Rabu 25 Januari 2023 13:37 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 25 337 2752712 tuntutan-diterima-dpr-ribuan-massa-aksi-dari-perangkat-desa-bubarkan-diri-6c0z7jrxpf.jpg Rbian massa perangkat desa membubarkan diri usai tuntutannya diterima DPR/Foto: Bachtiar Rojab

JAKARTA - Ribuan massa aksi perangkat desa yang diinisiasi oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) membubarkan diri dari kawasan gedung DPR/MPR Jakarta. Hal ini, usai tuntutan mereka diterima.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada Rabu (25/1/2023) pukul 12.50 WIB, massa aksi membubarkan diri usai perwakilan Komisi II DPR RI dari fraksi demokrat dan PKB turun menemui peserta aksi.

 BACA JUGA:Bocah Tersesat di Bogor dan Belum Makan Dua Hari, Diduga Salah Naik Kereta

Hal ini, dikarenakan tuntutan para demonstran diterima oleh anggota DPR. Alhasil, massa yang mulanya penuh sesak perlahan membubarkan diri. Mereka, bubar sembari diiringi lantunan sholawat.

Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes pol Komarudin mengatakan, meski massa aksi tumpah ruah di badan jalan, namun unjuk rasa kali ini berjalan tertib dan kondusif.

 BACA JUGA:Isi Lengkap Nota Pembelaan Putri Candrawathi: Saya Ingin Memeluk Putra-Putri Kami

"Hasil pantauan kami sekitar 10 sampai 20 ribu massa yang hadir dan Alhamdulillah sampai dengan detik ini berjalan dengan tertib, kondusif walaupun terpaksa kami harus mengalihkan arus lalu lintas mengingat jumlah massa yang cukup besar," ucap Komarudin di lokasi.

Diketahui sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI turut menemui ribuan demonstran yang tengah berunjuk rada di depan gedung DPR. Ia, turun sembari membacakan penerimaan tuntutan yang dilayangkan massa aksi perangkat desa.

Follow Berita Okezone di Google News

Salah satu perwakilannya, yakni Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha mengatakan, pihak DPR menerima tuntutan dari para demonstran. Salah satunya, terkait masa jabatan para perangkat desa.

"Masa kerja Perangkat kerja desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan UU no 6 tahun 2014 tidak sama dengan masa jabatan kepala desa," ujar Toha di atas mobil komando, Rabu (25/1/2023).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini