Share

Temui Demonstran Perangkat Desa, Ini Hasil Aspirasi yang Disetujui DPR RI

Bachtiar Rojab, MNC Media · Rabu 25 Januari 2023 13:23 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 25 337 2752697 temui-demonstran-perangkat-desa-ini-hasil-aspirasi-yang-disetujui-dpr-ri-OHHTbJn7Dr.jpg Ribuan perangkat desa berunjuk rasa di gedung DPR/Foto: MPI

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI turut menemui ribuan demonstran yang tengah berunjuk rada di depan gedung DPR. Ia, turun sembari membacakan penerimaan tuntutan yang dilayangkan massa aksi perangkat desa.

Salah satu perwakilannya, Fraksi PKB Mohammad Toha yang mengatakan, pihak DPR menerima tuntutan dari para demonstran. Salah satunya, terkait masa jabatan para perangkat desa.

 BACA JUGA:6 Desa Ini Jabatan Kadesnya Turun-temurun, Suburkan Politik Dinasti

"Masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tidak sama dengan masa jabatan kepala desa," ujar Toha di atas mobil komando, Rabu (25/1/2023).

Adapun , erdapat 6 buah hasil aspirasi yang diterima dan bakal diperjuangkan anggota DPR. Berikut di antaranya:

 BACA JUGA:Leher Teriris Benang Gelasan, Benang Layangan Tewaskan 6 Orang dalam Festival Layangan Termasuk 3 Anak-Anak

1. Masa kerja perangkat kerja desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tidak sama dengan masa jabatan kepala desa.

2. Memasukan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia ke dalam revisi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus bahkan RT RW, Karang Taruna LKMD, LPM, Pemangku Adat harus ditingkatkan kesejahteraannya.

4. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan UU, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa. Maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.

5. Pemerintah wajib mendorong, mendukung, dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.

6. Diupayakan agar diterbitkan UU aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.

"Ada 6 poin dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa bapak ibu sekalian agar ini cepat dan segera terealisasi," pungkasnya.

Diketahui, Ribuan Massa perangkat desa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Mereka menyuarakan penolakan atas rekomendasi kepala desa.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini