Share

Jelang Pemilu 2024, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dinilai Kental Muatan Politis

Susi Susanti, Okezone · Rabu 25 Januari 2023 08:56 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 25 337 2752460 jelang-pemilu-2024-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-dinilai-kental-muatan-politis-xVNFpVzpTS.jpg Demo Kepala Desa di Gedung DPR RI (Foto: Parlementaria)

JAKARTA - Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai sangat kental dengan muatan politis terutama dalam menyambut pemilu 2024. Hal ini diungkapkan analis Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif.

"Ada hasrat penguasa di daerah untuk melanggengkan kekuasaannya, namun urgensinya tidak jelas. Ini tidak lebih dari bentuk keinginan oligarki kecil yang tumbuh di daerah dan berusaha untuk menggerogoti proses demokrasi di tingkat daerah,” terangnya.

"Demokrasi di daerah tergerus oleh keinginan segelintir elit penguasa di daerah dan bukan mewakili kepentingan rakyat langsung. Kita bisa melihat siapa saja aktor-aktor intelektual dibalik tuntutan itu. Sekarang peran penting ada di tangan DPR mau disahkan atau tidaknya,” lanjutnya.

BACA JUGA: Tanggapi Demo Kades Minta Perpanjangan Jabatan 9 Tahun, Jokowi: Silakan Disampaikan ke DPR

Seperti diketahui, tuntutan yang disampaikan oleh gabungan kepala desa di depan Gedung DPR RI (17/01/2023) lalu, memang tidak hanya terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, namun terkait permasalahan program kerja yang sedang berjalan di beberapa daerah.

BACA JUGA:  Kepala Desa Demo Tuntut Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Apa Alasannya?

“Jika kepala desa program kerjanya bagus dan kinerjanya baik, tentu akan dipilih lagi oleh penduduk desa. Sebaliknya jika kepala desa program kerjanya tidak tuntas atau kinerjanya tidak baik kemudian menuntut memperpanjang masa jabatan, menurut saya hal ini harus dipertimbangkan oleh anggota DPR dalam proses legislasi sebelum disahkan " pungkasnya.

"Wacana ini terkesan dipaksakan dan bukan mengatasnamakan keinginan langsung dari arus bawah akar rumput. Ini bukan kehendak rakyat, ini sama saja menggerus demokrasi. Sebaiknya kepala desa menunjukkan kepemimpinan yang taat dan patuh pada batasan-batasan kewenangan, dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sebab kepala desa adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat langsung di tingkat daerah, jika kepala desanya bagus dan menaati batasan-batasan kewenangan berkuasa, yaitu berdasarkan aturan Undang-Undang yang sudah ada, demokrasi di daerah juga bagus, otomatis akan menjadi tolok ukur dalam kemajuan demokrasi dalam skala nasional,” ungkapnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Menurut Ikhwan besar kemungkinan wacana ini akan disetujui DPR dan diterima oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Potensi besar wacana ini diterima karena timingnya sangat dekat dengan persiapan pemilu 2024. Apalagi politisi dan partai politik tengah berusaha untuk merebut simpati publik di daerah, kemudian merebut suara jika tuntutan itu diterima. Ada bonus elektoral bagi partai politik dan politisi jika tuntutan itu disahkan,” ujarnya.

Dia menilai kepala desa punya pengaruh besar dalam konstelasi pemilu, apalagi persiapan Pemilu 2024 sudah di depan mata.

"Kepala desa mempunyai pengaruh besar dalam konstelasi pemilu terutama dalam persiapan Pemilu 2024, jika tuntutannya ditolak secara tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap langkah strategis partai politik dalam merebut suara partai di daerah. Terlebih jumlah kepala desanya ada ribuan, kita bisa korelasikan terhadap dampaknya secara strategis,” terangnya.

“Pada dasarnya permasalahan inti kepala desa dalam tuntutan itu, tidak lain ambisi politik memperpanjang masa kekuasaan saja, tidak lebih dari itu,” lanjutnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini