JAKARTA - Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listyarti menegaskan pemberian kopi pada bayi 8 bulan sebagai perlakuan salah dalam Konvensi Hak Anak (KHA), berpotensi mengancam keselamatan anak.
Hal tersebut ia sampaikan terkait video viral di media sosial seorang ibu memberikan kopi kemasan merek tertentu pada bayinya yang baru berusia 8 bulan. Diakui oleh si ibu bahwa bayinya 9 kali BAB (buang air besar) setiap harinya akibat mengkonsumsi kopi susu tersebut.
Tindakan si ibu atau pengasuh anak sangat membahayakan Kesehatan dan tumbuh kembang bayi tersebut. Tak heran jika banjir hujatan dan kecaman dalam kolom komentar.
“Sebagai pemerhati anak, saya mengecam pemberian kopi pada bayi usia 8 bulan diduga oleh orangtuanya sendiri," ujar Retno, Rabu (25/1/2023).
Ia mengungkapkan berdasarkan sejumlah penelitian di dunia, tindakan tersebut sangat membahayakan kesehatan organ bayi, wajar dampaknya anak BAB sampai 9x dalam sehari.
Berbagai penelitian merekomendasikan agar orangtua tidak memberikan kopi atau minuman berkafein hingga anak berusia 5 tahun. Bahkan kata Retno ada penelitian yang menyarankan untuk tidak menawarkan kopi setidaknya sampai anak berusia remaja.
Retno menambahkan, bahwa tindakan orangtua dari bayi 8 bulan tersebut dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 35 tahun 2014 jo UU No. 23 tahun 2002 dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap anak dengan kategori Perlakuan salah lainnya.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya”.
Dalam Pasal Pasal 76B Jo Pasal 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian perlakuan salah dan penelantaran, karena itu, dalam menggunakan tafsir perlakuaan salah dan penelantaran digunakan tafsir doktrinal dan tafsir sistematis yang dapat menjelaskan unsur tindak pidana dari perbuatan tersebut.
Follow Berita Okezone di Google News
