JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad berharap Kementerian Agama (Kemenag) mempersiapkan secara matang pelaksanaan haji 2023.
"Persiapan-persiapan (haji 2023) yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag tentu harus dipersiapkan secara matang," kata Khaliq ketika dihadirkan sebagai pembicara di webinar Partai Perindo bertajuk 'Kuota Haji Pulih Kembali 100 Persen, Sudah Siapkah Indonesia?' pada Jumat (13/1/2023).
Hal ini disampaikan Khaliq mengingat pada pelaksanaan haji tahun 2022 lalu, terdapat hal -hal yang luput dari perhatian pemerintah, seperti urusan Masyair.
"Misalnya muncul tiba-tiba masalah untuk ongkos atau bujet untuk urusan Masyair. Itukan ada di tengah jalan, hal ini perlu dipikirkan," ungkapnya.
Sekedar diketahui, Masyair merupakan layanan transportasi dan akomodasi jemaah dari Makkah ke Arafah dan Mina.
Pada ibadah haji 2022, jamaah haji dikenakan biaya layanan di Masyair sebesar 5.600 SAR yang jika dikurskan mencapai 22-23 juta rupiah.
Ketua Umum Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) itu berharap urusan Masyair bisa masuk ke dalam salah satu poin di dokumen nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M, antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.
Menurut Khaliq, jangan sampai persoalan Masyair terlewatkan dan kemudian muncul di tengah-tengah jalan, sehingga jamaah haji Indonesia harus mengeluarkan kembali biaya tambahan untuk pembiayaan haji.
Follow Berita Okezone di Google News
