JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kick-off meeting pelaksanaan anggaran prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Hal tersebut sekaligus untuk mengevaluasi kinerja.
“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage dan disadvantage kita," kata Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA dalam siaran persnya, Kamis (5/1/2023).
"Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” imbuhnya.
BACA JUGA:Diberi Garis Polisi, Ini Objek yang Terbakar di Gedung Kemendagri
Pihaknya meminta seluruh pimpinan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) UKE 1 untuk memperhatikan ASEAN Smart Cities Network (ASCN), peran gubernur, Trantibumlinmas dan kewilayahan sebagai isu-isu strategis di 2023. Menurutnya, Keketuaan ASCN akan diterima Dirjen Bina Adwil pada tahun ini.
Keketuaan ASCN, kata Safrizal, harus bisa diemban dengan baik, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menjabat sebagai Ketua (Association of Southeast Asian Nations) ASEAN pada tahun ini.
Ia pun menekankan agar tata kelola peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) perlu dikuatkan dengan melakukan sosialisasi ke daerah serta terus melakukan pengawasan berkala. Ini juga berlaku bagi pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu dikuatkan.
BACA JUGA:Kemendagri Pastikan Tidak Ada Dapil Pemilu di IKN, Begini Alasannya
Untuk keberhasilan pemerintah menanggulangi Covid-19 lewat pendekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu didokumentasikan. Menurutnya bisa dengan penyusunan buku sebagai catatan sejarah.
Follow Berita Okezone di Google News
Di dalam buku tersebut mencatat keberhasilan menekan laju penyebaran Covid-19 dan menjaga stabilitas perekonomian. Mengingat, peran strategis Ditjen Bina Adwil dalam penerbitan kebijakan PPKM sebagai pembina penyelenggaraan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
Dirjen Bina Adwil, lanjut Safrizal, dari aspek kewilayahan turut menyoroti sosialisasi terkait data wilayah administrasi pemerintahan untuk menguatkan sistem data pokok yang berbasis digital agar menjadi satu aplikasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan.
Menurutnya, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97% segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia pada 2022. Namun, hal tersebut belum tersosialisasikan dengan kuat sebagai pencapaian prestasi. Sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil.
"Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri," ujarnya.
Safrizal menambahkan, kolaborasi harus dilakukan tidak hanya secara internal di lingkup Kemendagri. Namun juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil.
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi kinerja jajarannya yang menurut Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6. Bahkan, meraih peringkat pertama dalam kerangka efisiensi kinerja anggaran.
“Saya ingin mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil yang realisasi anggarannya hingga hari ini mencapai 97,88%. Secara EKA, Adwil kinerjanya nomor satu dari seluruh komponen di Kemendagri, berarti kita dinilai efisien. Paparkan juga karena kinerja tidak hanya soal realisasi anggaran,” pungkasnya.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
