JAKARTA - Ketua Bidang Industri-Infrastruktur DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nusyirwan Soejono mengkritisi rencana Kementerian Perhubungan (Kemhub) membedakan tarif orang kaya dan orang miskin untuk menggunakan transportasi publik KRL (Kereta Rel Listrik).Â
"Tidak tepat tarif transportasi publik diberlakukan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, meskipun dengan tarif subsidi sesuai sasaran," ujar Nusyirwan Soejono, Kamis (29/12/2022).
Selain itu, Nusyirwan Soejono melihat perlu dihindari perbedaan tarif transportasi publik berbasis rel dengan berbasis jalan raya. "Sebagai contoh di Jakarta, antara bus Transjakarta dengan KRL," kata dia.
Nusyirwan Soejono mengungkapkan tarif transportasi publik seharusnya bisa terintegrasi. Kota Jakarta dan wilayah satelitnya disebutkan dia seharusnya menjadi contoh penerapan tarif terintegrasi untuk nasional (Indonesia).
"Jakarta yang sudah mulai banyak transportasi antarmoda akan menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengelola transportasi publik, khususnya daerah-daerah dengan pertumbuhan pesat seperti Surabaya, Medan, dan kota-kota lain," kata Nusyirwan Soejono.Â
Apalagi, di Jabodebek akan segera beroperasi LRT dan akan dibangun jalur-jalur LRT baru, serta pembangunan lanjutan MRT.
"Hal ini semuanya diharapkan akan terintegrasi dalam sistem tarif untuk rakyat secara umum," pungkas Nusyirwan Soejono.
Follow Berita Okezone di Google News
(Ari)