JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti praktek politik uang setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Bahkan, secara terang-terangan, ia menyatakan bahwa politik uang masih marak di tengah masyarakat.
"Saya setiap hari di lapangan saya pernah ikut Pilkada wali kota dua kali, gubernur dua kali karena dua ronde pilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
BACA JUGA:3 Tokoh Ini Dianggap Paling Cocok Dampingi Prabowo dalam Pemilu 2024Â
Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu RI turut melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan memberikan pendidikan politik guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting dalam mengatasi praktek politik uang jadi hati-hati banyak kejadian mengenai ini dan politik uang itu sudah menjadi penyakit setiap pemilu pasti ada," ujarnya.
BACA JUGA: Jelang Pemilu 2024, TGB Minta Seluruh Kader Perindo Bangun Komunikasi yang EfektifÂ
Selain memperketat aturan, Bawaslu juga harus melibatkan masyarakat guna menghindari terjadinya politik uang yang dikhawatirkan akan merusak demokrasi.
"Tugas Bawaslu aturannya sudah ketat tapi prakteknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi tidak sedikit ini ada melibatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya politik uang karena karena berlama-lama akan merusak demokrasi," ujarnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(Ari)
