Share

Mendagri : Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Merupakan Aspirasi Lama

Raka Dwi Novianto, MNC Portal · Jum'at 09 Desember 2022 15:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 09 337 2723977 mendagri-pemekaran-provinsi-papua-barat-daya-merupakan-aspirasi-lama-jwXxsfOkh4.jpg Mendagri Tito Karnavian (MNC Portal/Carlos Roy Fajarta)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, masyarakat sudah sejak lama menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Aspirasi masyarakat ini baru bisa direalisasikan pada 2022.

"Tadi sudah disebutkan pada saat pembacaan sejarah singkat lahirnya provinsi ini aspirasi untuk pemekaran Papua Barat Daya sudah cukup lama. Ini sudah disebutkan dari tahun 2006 sudah ada aspirasi itu. Yang berlanjut ke aspirasi-aspirasi dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu," ujar Tito dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Kemendagri, Jumat (9/12/2022).

Ia mengungkapkan, aspirasi tersebut bukan hanya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tapi juga langsung kepada presiden oleh tokoh-tokoh Papua. Selain aspirasi, kata Tito, juga didapati melalui mekanisme konstitusi yang ada, yaitu ke DPR RI dan ke DPD RI.

Tito menjelaskan, berdasarkan sudut pandang pemerintah pusat, pemekaran Papua perlu dilakukan. Karena Papua memiliki sedikit latar belakang sejarah yakni baru bergabung ke dalam NKRI secara resmi tahun 1969. Itu berakibat pada ketertinggalan pembangunan yang membuat salah satu indeks pembangunan manusianya rendah.

"Oleh karena itu perlu dilakukan pemekaran untuk mempersingkat birokrasi memotong birokrasi-birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah serta persebaran yang sangat tinggi," tuturnya.

"Kemudian juga kita berharap dengan adanya pemekaran ini percepatan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat Papua terutama orang asli Papua," jelasnya.

Aspirasi tersebut pun ditangkap DPR. Kemudian atas inisiatif dari DPR RI telah diakomodasi 3 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Aspirasi ini terus diakomodir berlanjut ke Papua Barat Daya.

Follow Berita Okezone di Google News

"Kita bersyukur yang tiga sudah diresmikan penjabatnya sudah dan sekarang sudah di running dan dengan lahirnya UU Nomor 29 tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya maka secara de jure Papua Barat Daya telah menjadi provinsi yang baru provinsi ke-38," ungkapnya.

"Kemudian hari ini pelantikan ini merupakan penanda de facto provinsi itu hadir yaitu adanya penjabat gubernur kita laksanakan hari ini hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 mudah-mudahan adalah hari yang baik hari Jumat. Saya masih ingat tiga provinsi baru juga DOB di Papua juga dilaksanakan di hari jumat," tuturnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini