Share

Wakil Ketua MA Angkat Tangan untuk Hilangkan Makelar Kasus

Achmad Al Fiqri, MNC Portal · Jum'at 09 Desember 2022 15:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 09 337 2723959 wakil-ketua-ma-angkat-tangan-untuk-hilangkan-makelar-kasus-HZyQAKau6M.jpg Mahkamah Agung (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial, Sunarto mengaku pihaknya tak dapat menghilangkan makelar kasus di instasinya. Hanya saja, pergerakan makelar kasus dapat diminimalisir oleh sistem yang telah dibuat.

"Menghilangkan mekelar kasus? mohon maaf saya angkat tangan, enggak bisa. Tetapi meminimalisir, InsyaAllah kita akan lakukan. Mengurangi, ruang geraknya kita bisa lakukan. Tetapi menghilangkan, kita sama sekali enggak, susah," tutur Sunarto saat ditemui di kantornya, Jumat (9/12/2022).

 BACA JUGA:Usut Suap Pengurusan Perkara MA, KPK Periksa Pensiunan Mahkamah Agung

Di sisi lain, Sunarto menjelaskan, salah satu upaya untuk menekan ruang gerak makelar kasus dengan cara memperketat proses seleksi pejabat dan pegawai di MA. Salah satunya dengan menelusuri rekam jejak calon aparatur tersebut.

"Kita minta KPK, KY, PPATK. Nanti orang-orang bermasalah masuk ke kita, kita kecolongan. Kita berusaha mencegah itu," ucap Sunarto.

 BACA JUGA:Kasus Suap Perkara, PNS Mahkamah Agung Diperiksa KY

Tak hanya itu, Sunarto juga meminta para calon aparatur MA menyerahkan dokumen LHKPN. Dokumen itu, nantinya akan dianalisi oleh KPK.

"Kita analisis sendiri, seperti dia datang ke kantor pakai baju branded, gajinya enggak imbang, kita datangi ke rumahnya," ucap Sunarto.

Follow Berita Okezone di Google News

"Prinsipnya MA tidak akan memberikan jabatan kepada aparatur yang punya masalah, terutama pimpinan. Jabatan strategis apakah hakim, panitera, pegawai tidak boleh diduduki yang bermasalah," imbuhnya.

Di sisi lain, Sunarto mengatakan, pihaknya juga akan berupaya untuk memberi efek jera kepada oknum aparatur makelar kasus. Salah satunya dengan memberikan hukuman disiplin. Bahkan, bagi aparatur yang telah diproses oleh lembaga penegak hukum telah dijatuhi hukuman dibebastugaskan.

"Begitu dapat informasi surat resmi ditetapkan tersangka, tarik perkaranya semua. Tidak diberi perkara baru. itu langkah kita," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini