Share

Bupati Bangkalan Gunakan Duit Korupsi untuk Survei Elektabilitas

Irfan Maulana, MNC Portal · Kamis 08 Desember 2022 04:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 08 337 2722790 bupati-bangkalan-gunakan-duit-korupsi-untuk-survei-elektabilitas-5BjJZKGwBG.jpg Bupati Bangkalan saat tiba di Gedung KPK (Foto : MPI)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan uang yang telah dikumpulkan oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dalam dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) mencapai Rp5,3 miliar.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan uang tersebut bersumber dari jual beli kursi Jabatan dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang dipatok mulai Rp50 sampai Rp150 juta.

Kemudian, dari hasil pengaturan proyek lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Dalam pengaturan tersebut, Abdul Latif mendapat uang sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Firli menuturkan bahwa uang yang telah terkumpul tersebut kemudian digunakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu untuk keperluan pribadinya.

"Penggunaan uang untuk keperluan pribadi, untuk survei elektabilitas yang bersangkutan," ujarnya dalam konferensi pers pengungkapan kasus tersebut di gedung KPK RI, Jakarta Selatan, Kamis, (8/12/2022) dini hari.

Kata Firli, Abdul Latif diduga melakukan praktek KKN lainnya. Yakni menerima gratifikasi. Namun hal ini masih terus diselidiki.

Untuk diketahui, KPK telah menahan dan menetapkan tersangka Bupati Kabupaten Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dalam kasus jual beli jabatan.

Lima orang lainnya sebagai pemberi suap juga telah ditahan dan menjadi tersangka.

Follow Berita Okezone di Google News

Mereka yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili (HJ), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto (WY), Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim (AM)

Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat (SH), dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL).

R Abdul Latif Amin Imron sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan atau pasal 12 B UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, untuk Lima tersangka melanggar pasal lima ayat 1 huruf a , atau pasal 5 ayat 1 huruf b, atau pasal 13 UU 31 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini