Share

Selain Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Terima Jatah Pengaturan Proyek

Irfan Maulana, MNC Portal · Kamis 08 Desember 2022 03:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 08 337 2722786 selain-lelang-jabatan-bupati-bangkalan-terima-jatah-pengaturan-proyek-SGKJ5gJQAa.jpg Ketua KPK Firli Bahuri (Foto : MPI)

JAKARTA - Tak hanya jual beli kursi dalam lelang jabatan, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) juga diduga melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) lainnya.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan R Abdul Latif Amin Imron diduga juga menerima uang jatah pengaturan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

"Selain itu, ada juga penerimaan sejumlah uang yang diterima saudara Bupati Bangkalan RALAI karena turut serta dalam pengaturan beberapa proyek di pemerintah Kabupaten Bangkalan," ungkapnya dalam konferensi pers kasus jual beli jabatan di Gedung KPK RI, Jakarta Selatan, Kamis, (8/12/2022).

Uang yang diterima R Abdul Latif Amin Imron sebesar 10 persen dari nilai proyek. Firli mengungkapkan jumlah uang yang telah dia kumpulkan dari hasil KKN tersebut mencapai Rp 5,3 Miliar.

"RALAI juga diduga menerima penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi dan hal lain. Hal ini akan terus dilakukan penyelidikan KPK," jelas Firli.

Untuk diketahui, KPK telah menahan dan menetapkan tersangka Bupati Kabupaten Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dalam kasus jual beli jabatan.

Lima orang lainnya sebagai pemberi suap juga telah ditahan dan menjadi tersangka. Mereka yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili (HJ), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto (WY), Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim (AM)

Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat (SH), dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL).

Follow Berita Okezone di Google News

Untuk praktek jual beli jabatan dan seleksi ASN R Abdul Latif Amin Imron mematok harga Rp 50 sampai 150 juta.

R Abdul Latif Amin Imron sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan atau pasal 12 B UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, untuk Lima tersangka melanggar pasal lima ayat 1 huruf a , atau pasal 5 ayat 1 huruf b, atau pasal 13 UU 31 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini