Share

Bersaksi di Sidang Lin Che Wei Cs, Rizal Mallarangeng Ungkap Penyebab Kelangkaan Migor

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 07 Desember 2022 21:57 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 07 337 2722731 bersaksi-di-sidang-lin-che-wei-cs-rizal-mallarangeng-ungkap-penyebab-kelangkaan-migor-3qktXoQ2Ho.jpg Rizal Mallarangeng bersaksi di persidangan perkara izin ekspor CPO (Foto: MPI)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng tahun 2021-2022, hari ini. Agenda persidangan yakni, pemeriksaan saksi a de charge.

Salah satu saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang hari ini yaitu, Tim Asistensi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Rizal Mallarangeng. Dalam persidangan, Rizal mengungkap penyebab kelangkaan minyak goreng (migor) di Indonesia, beberapa waktu lalu. Salah satu penyebabnya, karena kontrol harga (price control) migor di pasaran.

Rizal menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) mantan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie, dalam menangani masalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat itu, klaim Rizal, pemerintah berhasil mengontrol harga di pasaran. Tapi, penanganan masalah minyak goreng tidak bisa disamakan dengan BBM. Sebab, distribusi BBM terpusat di PT Pertamina (Persero).

"Perbedaan terbesarnya adalah, kalau BBM kita bisa relatif gampang kontrol distribusi karena ada Pertamina, tunggal yang mengontrol. Kalau di migor kan tidak ada Pertaminanya. Susah, apalagi kalau kita melakukan kontrol harga yang tidak tepat, menurunkan harga tertinggi, jauh di bawah harga produksi tanpa penguasaan ekosistem distribusinya, kata Rizal, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022).

Rizal mengatakan kebijakan kontrol harga bisa efektif apabila terdapat ekosistem yang memadai. Tapi, sambungnya, belum ada ekosistem yang baik dalam penerapan kebijakan kontrol harga minyak goreng di Indonesia.

"Yang saya lihat di migor, tidak ada ekosistem yang dipersiapkan demgan baik, sehingga price control yang ditetapkan yang dibawah harga produksi yang normal, membuat kelangkaan sebagai sebuah theoritical possibility yang nyata," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Patra selaku Penasihat Hukum terdakwa Master Parulian Tumanggor mengatakan, keterangan saksi Rizal Mallarangeng semakin membuat terang perkara minyak goreng. Di mana, kata Patra, kliennya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kelangkaan minyak goreng.

"Salah alamat kalau Penuntut Umum meminta pertanggungjawaban kelangkaan minyak goreng terhadap klien kami," kata Patra.

Follow Berita Okezone di Google News

Hal senada juga diungkapkan saksi Ahli yang merupakan Birokrat dan Ekonom, Lukita Tuwo, pada persidangan hari ini. Dia menyebut bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang tidak disertai dengan ekosistem memadai. Sebab, tidak ada lembaga yang mengontrol produksi sampai ke konsumen pemakainya.

"Kelangkaan tidak disebabkan oleh tindakan produsen kelapa sawit ekspor ini lebih kepada penetapan kebijakan HET yang tidak disertai oleh kelengkapan persyaratan agar kebijakan HET bisa jalan," kata Lukita di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Lukita menjelaskan kebijakan HET bisa saja berhasil asalkan pemerintah mempunyai lembaga seperti PT Pertamina (Persero) untuk minyak goreng. Namun, saat ini Indonesia belum memiliki lembaga seperti Pertamina yang bisa mengatur soal distribusi minyak goreng.

"Itu buat saya bahwa kelangkaan lebih terkait kebijakan HET yang tidak dilengkapi prasyarat lainnya, antara lain keberadaan lembaga seperti Pertamina yang memproduksi dan mengontrol distribusi sampai ke tingkat konsumen," katanya.

Diketahui sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan negara sejumlah Rp18.359.698.998.925 (Rp18,3 triliun).

Lima terdakwa tersebut yakni, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang; serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini