Share

KUHP Baru : Manjat Kantor Pemerintah dan Tak Izin Pejabat Dapat Dipidana

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 06 Desember 2022 16:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 06 337 2721737 kuhp-baru-manjat-kantor-pemerintah-dan-tak-izin-pejabat-dapat-dipidana-A2SpO4aSGx.jpg Demo Mahasiswa di gedung DPR RI (foto: dok MPI)

JAKARTA - DPR Resmi mengesahkan Rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam salah satu pasalnya mengatur soal adanya pemidanaan terhadap orang yang melakukan pemaksaan masuk ke dalam Kantor Pemerintahan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 260.

"Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan Pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun tiga bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," tulis Pasal 260 tersebut dalam KUHP terbaru, sebagaimana dilansir, Selasa (6/12/2022).

 BACA JUGA: Hukuman Minimal Koruptor Berkurang Jadi Dua Tahun di KUHP Terbaru

Kategori II sendiri disebutkan, dikenakan denda sebesar Rp10 juta paling banyak. Hal itu diatur dalam Pasal 79 KUHP.

Adapun, dalam KUHP itu orang yang dianggap memaksa masuk ke Kantor Pemerintah yakni, setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada Malam.

 BACA JUGA:KUHP Baru, Terpidana Mati Lolos dari Regu Tembak Jika Berbuat Baik

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III senilai Rp50 juta.

"Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)," bunyi pasal itu.

Follow Berita Okezone di Google News

(wal)

1
1

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini