Share

4 Kebijakan Kontroversial Bung Karno, Nomor 1 Bubarkan DPR

Tim Litbang MPI, MNC Portal · Selasa 06 Desember 2022 14:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 06 337 2721609 4-kebijakan-kontroversial-bung-karno-nomor-1-bubarkan-dpr-sFYzTiHc2c.jpg Bung Karno (Foto: istimewa/Okezone)

JAKARTA - Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia sejak 1945-1967. Selama masa kepemimpinannya, terdapat beberapa kebijakan kontroversial. Berikut kebijakan kontroversial di era Presiden Soekarno.

1. Membubarkan DPR pada 1960

Seorang presiden tidak dapat membubarkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 7C UUD 1945. Namun Presiden pertama Indonesia Soekarno pernah membubarkan DPR pada 1960. Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 lantaran dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

Sebelumnya, DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah. Kemudian Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). DPR GR menggantikan DPR yang dibubarkan oleh Soekarno.

Baca juga: 4 Percobaan Pembunuhan Terhadap Soekarno, Ditembak saat Sholat hingga Dilempar Granat

2. Jabatan Presiden Seumur Hidup

Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Indonesia sejak 1945-1967. Empat tahun sebelum lengser, Soekarno pernah dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Keputusan tersebut berdasarkan Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963. Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup dicetuskan oleh Chaerul Saleh. Alasannya, hal tersebut untuk mengantisipasi pihak yang ingin menjatuhkan Soekarno. Diketahui, saat itu PKI sedang berada di puncak kejayaan.

Baca juga: 4 Kebijakan Kontroversial Era Presiden Soekarno

Follow Berita Okezone di Google News

Sebenarnya Soekarno merasa khawatir apabila dirinya diangkat menjadi presiden seumur hidup sebab akan mencoreng wajahnya di mata dunia internasional. Lantaran terus didesak, Soekarno pun akhirnya melunak. Keputusan penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tersebut dinilai menyimpang UUD 1945. Selain itu, UUD 1945 juga tak mengenal pengangkatan presiden seumur hidup. Hingga akhirnya keputusan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak berlaku lagi.

3. Proyek Mercusuar

Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan Ibu Kota untuk mendapat perhatian dari dunia internasional. Pada proyek ini, Soekarno melancarkan enam proyek yang dibangun. Tetapi, proyek mercusuar mengorbankan perekenomian. Proyek dimulai ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games pada 1962. Guna mendukung pelaksanaan Asian Games, lahirlah sejumlah bangunan yang menjadi proyek mercusuar Soekarno.

Soekarno tetap bersikukuh untuk melakukan proyek tersebut meskipun kondisi Indonesia saat itu tak mendukung dan negara dilanda krisis keuangan. Bagi Soekarno, Asian Games 1962 merupakan bukti untuk dunia luar. Terdapat enam proyek mercusuar Soekarno, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Monas, dan Gedung DPR/MPR.

4. Keluar dari Keanggotaan PBB

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu kebijakan kontroversial di masa Presiden Soekarno. Soekarno memutuskan untuk hengkang dari PBB dilatarbelakangi oleh konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada saat itu. Indonesia semakin geram saat Malaysia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Puncaknya, dalam pidatonya di PBB pada 7 Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Indonesia bergabung kembali dalam keanggotaan PBB pada 28 September 1966.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini