Share

Menkumham Sebut RUU KUHP Jadi Titik Awal Reformasi Penyelenggaraan Pidana

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 06 Desember 2022 12:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 06 337 2721469 menkumham-sebut-ruu-kuhp-jadi-titik-awal-reformasi-penyelenggaraan-pidana-cNVj0m9pJJ.jpg Ilustrasi/ Foto: Freepik

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) menjadi titik awal reformasi bagi penyelenggaraan pidana di Indonesia.

Menurut Yasonna, banyak perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam KUHP yang baru disahkan tersebut. Dibeberkan Yasonna, terdapat tiga pidana yang diatur dalam KUHP tersebut yakni, pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

 BACA JUGA:Polisi Terjunkan 400 Personel Kawal Aksi Unjuk Rasa RKUHP di Gedung DPR

Dalam pidana pokok, sambung Yasonna, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Yang paling mencolok, aturan soal pidana mati.

"Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun," kata Yasonna mengutip keterangan resmi Kemenkumham, Selasa (6/12/2022).

 BACA JUGA:Breaking News! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Selain pidana mati, kata dia, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu. Sehingga nantinya, dimaksimalkan agar tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana.

Adapun, keadaan-keadaan atau syarat -syarat tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak; berusia di atas 75 tahun; baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan beberapa keadaan lainnya.

"Meskipun demikian, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan-keadaan tertentu itu. Yaitu terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta merugikan perekonomian negara,” katanya.

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Follow Berita Okezone di Google News

Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi tindakan, di antaranya, perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual.

Terakhir, perumus RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini