Share

Jelang Pengesahan RKUHP, Komnas HAM Berikan 3 Catatan Penting ke Pemerintah

Martin Ronaldo, MNC Portal · Selasa 06 Desember 2022 04:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 06 337 2721238 jelang-pengesahan-rkuhp-komnas-ham-berikan-3-catatan-penting-ke-pemerintah-3dscghkpK2.jpg

JAKARTA - Komnas HAM mendesak agar Pemerintah dan DPR menghapuskan beberapa point penting dalam RKUHP.

Pasal-pasal tersebut dinilai Komnas HAM menghalangi tindak lanjut kasus perkara yang masuk ke dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

"Saya sebagai Ketua dan komisioner Komnas HAM, berharap penyampaian pandangan ini dapat menjadi masukan lebih lanjut dan membuka ruang lebih lanjut agar naskah atau RKUHP akan terus ditingkatkan kualitasnya dalam memastikan hak asasi manusia," ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Senin (5/12/2022).

Selain itu, Komisioner Komnas HAM lainnya, Uli Parulian Sihombing dalam waktu yang sama mengatakan bahwa pihaknya memberikan tiga catatan penting berkaitan dengan kejahatan genosida dan kejahatan manusia lainnya.

"Komnas Ham mendesak agar, satu, tindak pidana khusus, dalam hal ini genosida dan tindak kejahatan kemanusiaan, ke dalam RKUHP dihapuskan," jelasnya.

"Karena dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, karena adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan," tambahnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Kemudian terkait hal yang lainnya, Komnas juga menyoroti terkait pemberian ruang pelanggaran HAM serta terkait kebebasan berpendapat dimuka umum yakni yang diatur dalam pasal 300 tentang Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, pasal 465, 466, dan 467 tentang aborsi agar tidak mendiskriminasi perempuan.

Pasal 218, 219, 220 tentang Tindak Pidana Penghinaan Kehormatan atau Martabat Presiden dan Wakil Presiden, rancangan pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebaran Berita atau Pemberitahuan Palsu.

"DPR dan Pemerintah untuk tetap mendengarkan dan mempertimbangkan masukan publik terhadap RKUHP untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini