Share

UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Efektif Tangkal Kejahatan Siber

Fatmawati, Okezone · Senin 05 Desember 2022 23:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 05 337 2721200 uu-perlindungan-data-pribadi-dinilai-efektif-tangkal-kejahatan-siber-qZrmnqO7iZ.jpg Illustrasi freepik

JAKARTA – Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi mempengaruhi banyak aspek kehidupan Kondisi ini kian memperluas permukaan ancaman siber sehingga pengguna harus selalu waspada.

Beragam serangan siber saat ini menjadi semakin canggih seperti peretasan, pencurian data pribadi, social engineering, hingga infeksi malware.

(Baca juga: DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Menjadi Undang-Undang Hari Ini)

Data Badan Siber dan Sandi Negara menyebu, sejak Januari hingga Oktober 2022, anomali trafik atau serangan siber yang masuk ke Indonesia mencapai 891,56 juta kali. Serangan ini didominasi oleh serangan infeksi malware, lalu diikuti kebocoran data.

“Banyaknya infeksi malware di Indonesia disebabkan oleh penggunaan aplikasi dan layanan bajakan yang telah terinfeksi oleh malware,” kata pemerhati keamanan siber, Sulistyo,dalam webinar cyber corner bertajuk “Permukaan Serangan Siber Semakin Luas, Bagaimana Antisipasi?” dikutip, Senin (5/12/2022).

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu teliti sebelum menggunakan aplikasi dan layanan daring. Pastikan untuk selalu mengunduh layanan dari sumber resmi serta membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakannya.

“Jangan malas untuk membaca syarat dan ketentuannya karena secara tidak langsung kita menyetujui untuk memberikan data kita secara secara sukarela,” tutur Sulistyo.

Akademisi yang juga praktisi hukum Nurlis Effendi, memaparkan tentang dukungan struktur hukum yang dimiliki Indonesia terkait dengan keamanan siber.

Saat ini, Indonesia telah memiliki struktur hukum yang lengkap dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga pelaksana hukum lainnya, seperti Kementerian Kominfo, BSSN, dan kementerian terkait lain.

“Sementara, dari segi payung hukum terkait dunia siber juga telah disediakan, terakhir pemerintah telah meneken Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang diharapkan memberikan kekuatan bagi masyarakat terkait kasus kebocoran data,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. UU PDP mengatur berbagai ketentuan dari jenis-jenis data pribadi, pemrosesan hingga sanksi tercantum dalam UU PDP.

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki UU ITE, ditambah beberapa peraturan pemerintah dan permenkominfo terkait telekomunikasi.

Di satu sisi, Nurlis memandang kultur masyarakat terhadap insiden siber juga perlu ditumbuhkan setelah semua perangkat hukum tersedia. “Ketika undang-undangnya sudah ada, kemudian aparat penegak hukumnya sudah ada, kemudian bagaimana respons dari publik terhadap undang-undang,” ujar Nurlis.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar masyarakat bisa melaporkan kejadian ke kepolisian ketika mengalami kejahatan siber. Sejauh ini, Polri sudah banyak menangani berbagai macam kasus di bidang siber mulai kasus pinjaman online (pinjol), penipuan dunia maya, peretasan, dan lainnya. Bahkan, lingkup penanganan mulai skala nasional hingga melibatkan organisasi polisi kriminalitas internasiona dan Interpol.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah APJII DKI Jakarta, Tedi Supardi Muslih, mendorong agar Indonesia bisa segera memiliki protokol internet sendiri.

Menurutnya, dengan memiliki protokol internet sendiri, Indonesia tidak akan berada di bawah pengaruh negara lain. Selain itu, Indonesia bisa meningkatkan keamanan sibernya dan mencegah serangan siber dari peretas, khususnya yang disponsori oleh suatu negara.

“Saat ini, kita masih berada di ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sehingga masih bisa di intervensi oleh negara lain, ini bisa jadi pertimbangan untuk kita punya prokotol sendiri,” kata Tedi.

Pembicara lainnya, AVP Information Security BNI Bobby Pratama juga menyinggung tentang pentingnya perangkat dan perangkat lunak resmi. Pihaknya juga menerapkan aturan bahwa layanan seperti m-banking tidak akan bisa berjalan pada perangkat seluler (ponsel) yang telah di-jailbreak.

“Sebab, ponsel yang telah dirusak dari versi pabrikan akan rentan terhadap serangan siber, seperti infeksi malware dan pencurian data pribadi,” ujarnya.

Sebagai industri perbankan yang banyak ditarget dalam serangan siber, dia menyadari bahwa keamanan sistem informasinya sangat utama.

“Oleh karenanya, kita telah menerapkan tiga pilar untuk mencegah terjadinya kejahatan siber yaitu orang, proses, dan teknologi,” pungkasnya.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini