Share

Tilang Elektronik di Indonesia: Efektivitas, Sanksi hingga Bagaimana Mekanismenya

Steven, Presma · Kamis 01 Desember 2022 12:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 01 337 2718467 tilang-elektronik-di-indonesia-efektivitas-sanksi-hingga-bagaimana-mekanismenya-TkBamXSpDR.jpg Tilang elektronik/MPI

JAKARTA - Pada bulan Oktober lalu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan Korps Lalu Lintas atau Korlantas agar tidak ada tilang manual.

Tindakan untuk pelanggar lalu lintas akan diprioritaskan menggunakan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022. ETLE membuat tilang menjadi lebih efisien, karena polisi dan pelanggar lalu lintas tak perlu bertemu untuk prosesnya.

Sebab, semua bisa diselesaikan secara daring atau online terlebih lagi ketika pandemi.

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Follow Berita Okezone di Google News

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

b. laporan; dan/atau

c. rekaman peralatan elektronik.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

Surat Tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik. Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Mekanisme ETLE sangat berbeda dengan tilang konvensional yang selama ini diterapkan. Oleh karena itu sebelum diterapkan di seluruh Indonesia maka perlu diperhatikan beberapa hal tersebut:

- Pertama, penggunaan sensor kamera. Implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran – pelanggaran lalu lintas.

- Kedua, validasi bukti. Pencocokan foto No Pol dengan hasil pembacaaan perangkat lunak yang didukung Automated Number Plate Recognition (ANPR).

- Ketiga, validasi data regident. Pencocokan fisik kendaraan (pada foto dan video) dengan data – data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

- Keempat, pencetakan foto. Alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop.

- Kelima, pengiriman surat konfirmasi via POS.

Keenam, konfirmasi.

- Ketujuh, penyelesaian. Setelah mendapatkan blangko tilang, maka Anda dapat menyelesaikan pelanggaran terkait dengan membayarkan via Bank menggunakan kode pembayaran yang anda terima.

Sanksi pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU LLAJ.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Ditetapkannya UU LLAJ yang di dalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Sistem ETLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggar lalu lintas. Aturan terkait jumlah denda yang harus dibayar diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran tidak menggunakan helm dikenakan denda Rp 250 ribu.

Selanjutnya, pelanggaran marka jalan Rp 500 ribu serta ancaman penjara dua bulan. Bagi pengendara yang menggunakan ponsel diancam kurungan tiga bulan dengan denda Rp 750 ribu.

Pihak kepolisian telah menegaskan bila pelanggar yang tertangkap kamera ETLE dikenakan denda maksimal sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Hal ini sangat berbeda dengan tilang konvensional yang mana harus mengikuti sidang tilang atau menebus surat tilang di kantor Kejaksaan Negeri yang hanya dikenai denda biasa.

Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”.

Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas.

Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aplikasi e-tilang diklaim mampu menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran sanksi tilang di tempat secara resmi dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman.

E-tilang pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat.

Penerapan sistem e-tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, selain itu untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat.

Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju posisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 (PP Nomor 80 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, SEMA Nomor 12/2016 tentang E-Tilang, ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda Jajaran, yang pada pokoknya terkait Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru.

Steven

 

Aktivis Persma Panah Kirana FH UPH

1
4

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini