Share

Sejarah Singkat, Tugas, dan Fungsi BIN, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia

Nadilla Syabriya, Okezone · Kamis 01 Desember 2022 12:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 01 337 2718451 sejarah-singkat-tugas-dan-fungsi-bin-badan-intelijen-negara-republik-indonesia-qTWXYMQ9yZ.jpg Foto: ist.

JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga intelijen milik Republik Indonesia. Badan ini bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar maupun dalam.

Melansir dari situs resminya, pemerintah Indonesia mendirikan BIN sebagai badan intelijen untuk pertama kalinya pasca Proklamasi 1945. Saat itu, badan tersebut bernama Badan Istimewa (BI).

Badan Istimewa (BI) kemudian merekrut sejumlah personel yang merupakan alumni Sekolah Intelijen Militer Nakano yang berdiri saat pendudukan Jepang pada 1943. Kolonel Zulkifli Lubis didaulat menjadi pemimpin lembaga ini. Dia merupakan lulusan sekaligus komandan intelijen yang pertama.

Tak sendiri, Kolonel Zulkifli Lubis ditemani sekira 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang bertugas sebagai penyelidik militer khusus. Pasca Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada Mei 1946, diselenggarakan sebuah pelatihan khusus intelijen di daerah Ambarawa. Tercatat ada sekira 30 pemuda dari pelatihan tersebut yang lolos dan resmi menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI).

BACA JUGA: Ciri-Ciri Anggota Badan Intelijen Negara

Lembaga ini menjadi payung gerakan intelijen Indonesia dengan beberapa unit ad hoc serta operasi luar negeri. Pada Juli 1946, Menteri Pertahanan Indonesia kala itu Amir Sjarifuddin membentuk ‘Badan Pertahanan B’. Dia juga menunjuk seorang mantan komisioner polisi sebagai kepalanya.

Tak berselang lama, pada 30 April 1947 dilakukan penyatuan seluruh entitas badan intelijen di bawah Menteri Pertahanan (Menhan). Hal ini membuat BRANI turut menjadi bagian V dari Badan Pertahanan B.

Follow Berita Okezone di Google News

Beberapa tahun kemudian, sekira awal 1952, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima tawaran dari badan intelijen Amerika Serikat (AS), Central Intelligence Agency (CIA) untuk melatih para calon intel Indonesia. Pelatihan ini dilakukan di Pulau Saipan, Filipina.

Pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dan menunjuk Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepalanya. Pembentukan badan ini ditujukan untuk mengatasi lembaga-lembaga Intelijen di Indonesia yang bergerak sendiri tanpa koordinasi bersama.

Pada 1959, BKI berubah nama menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) dan dikepalai Dr. Soebandrio. Di tengah kemelut tahun 1965, Soeharto memimpin Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Hal ini ditujukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Indonesia pasca terjadinya gonjang-ganjing 1965.

Kemudian pada Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) yang dipimpin Brigjen Yoga Sugomo. Sebagai lembaga intelijen strategis, akhirnya BPI turut dileburkan ke KIN. Kurang dari setahun, Soeharto mengeluarkan Keppres dan mengganti KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Mayjen Soedirgo didaulat menjadi kepalanya.

Sekitar tahun 1983, Wakil Kepala BAKIN, L.B Moerdani memperluas kegiatan intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Pada 1993, Soeharto mencopot L.B. Moerdani sebagai Menhankam. Setelahnya, dia juga mengurangi kegiatan BAIS dan menggantinya dengan nama Badan Intelijen ABRI (BIA). Terakhir, pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertahan sampai saat ini.

Dalam menjalankan tugasnya, BIN memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 34 tahun 2010 yang berbunyi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen

3. Pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional

4. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri

5. Pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

6. Pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen

7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN

8. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini