Share

Termasuk Negara Demokrasi, Masihkah Warga Indonesia Bebas Berpendapat?

Merdiansyah, Presma · Kamis 01 Desember 2022 11:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 01 337 2718429 menjadi-negara-demokrasi-masihkah-warga-indonesia-bebas-berpendapat-PbS51jrEfd.jpg Ilustrasi/Freepik

JAKARTA - Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dalam dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Banyak sistem demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia, misalnya, demokrasi liberal, demokrasi, parlementer, hingga demokrasi Pancasila.

Namun dari segala sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, Indonesia belum dapat menjadi sebuah negara yang dapat merepresentasikan nilai demokrasi yang sebenarnya.

Negara yang dapat disebut sebagai negara demokrasi tidak hanya dilihat dari sistem Pemilu yang diberlangsungkan, namun ada pula hak hak lain yang harus dipenuhi oleh sebuah negara dalam pemerintahan yang ditunjuk oleh rakyat untuk menjalankan sistem negara dengan sebaik baiknya.

Cara untuk melihat apakah sistem demokrasi di negara tersebut berjalan baik atau tidak adalah bagaimana hak hak dalam negara didapatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan variabel kebebasan dari berpendapat indeks demokrasi Indonesia atau disingkat dengan IDI melaporkan bahwa sejak tahun 2009 sampai sebelum pandemi Indonesia, indeks kebebasan berpendapat di Indonesia sendiri terus menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dari tahun ke tahun.

Follow Berita Okezone di Google News

Tercatat sejak Maret 2020, pada awal masa pandemi di Indonesia, indeks kebebasan berpendapat mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya.

Bahkan mencetak rekor yang terburuk selama 12 tahun terakhir di Indonesia. Skor indeks demokrasi yang tercatat ini didukung oleh beberapa faktor yang tercatat sebagai kasus kasus pelanggaran kebebasan berpendapat.

Adanya ancaman-ancaman mengenai kebebasan berpendapat yang semakin secara terang terangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah berdampak memberikan ketakutan kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada kebijakan pemerintah.

Selain berkurangnya kebebasan untuk menyuarakan pendapat kebebasan untuk membentuk organisasi juga cenderung mengalami penurunan dan diperburuk dengan kebebasan serta independensi media yang semakin rentan karena adanya dampak dari pemusatan kepemilikan dan intervensi kekuasaan.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 pun kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dapat dilihat dalam penelitian terbaru hingga mencapai pada angka 56,06%.

Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah indikasi dimana ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kebebasan berekspresi yang ada di Indonesia.

Ilmu-ilmu politik dan penurunan angka kebebasan berekspresi merupakan sebuah pengingat. Dalam artian pemerintah dan masyarakat diharuskan untuk lebih terbuka untuk menerima segala ekspresi politik yang ada di tengah tengah masyarakat.

Kebebasan berpendapat sebenarnya selalu akan dibatasi karena adanya kebebasan orang lain.

Kebebasan berpendapat akan selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga sudah menjadi kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain.

Salah satunya kebebasan berpendapat di dalam media sosial cenderung tidak terkontrol. Sebaran hoaks dan pengungkapan pendapat yang mengandung hate speech kepada orang lain dikarenakan kurangnya edukasi kepada masyarakat.

Melihat hal tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia sendiri belum dapat menerima atau belum dapat menyesuaikan diri kepada teknologi.

Padahal seharusnya media sosial yang ada pada saat ini dapat dijadikan sebagai sebuah platform yang sangat efektif sebagai wadah masyarakat untuk memenuhi hak kebebasan berpendapatnya.

Dalam artian masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dengan tidak melanggar hukum atau norma norma yang berada di dalam masyarakat.

Situasi ini menjadi paradoks dimana mesin melakukan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa dengan alasan bahwa para pengunjuk rasa bertindak anarkis.

Bahkan, pemerintah tidak mendengarkan para pengunjuk rasa, yang mungkin bertindak seperti anarkis, karena mereka bosan dengan suara mereka.

Selain itu, pihak berwenang mengusir mereka dari negara itu selama demonstrasi. Ini seperti melempar batu dan menyembunyikan tangan, pemerintah melakukan itu, tetapi yang terjadi adalah rakyat melawan penguasa.

Bentuk lain dari pemerintah atau aparatur negara yang membatasi hak untuk menyatakan pendapat adalah risiko mahasiswa peserta demonstrasi akan kesulitan mendapatkan SKCK.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui bahwa kaum muda memiliki hak untuk berkomunikasi, berkumpul, berekspresi, dan mengungkapkan pendapat mereka. Di negara lain, seperti Thailand dan Hong Kong, mahasiswa memprotes pemerintah.

Hal ini rupanya sejalan dengan menurunnya indeks demokrasi Indonesia seperti yang telah dipublikasikan oleh beberapa lembaga pengindeks demokrasi.

Lembaga survei Freedom House menyebut Indonesia sebagai negara partly free atau negara dengan kebebasan sebagian, yang mendapat 31 poin dari 60 dalam hal kebebasan sipil.

Begitu juga, Economist Intelligence Unit (EIU) mengkategorikan Indonesia kedalam negara flawed democracy atau negara dengan demokrasi yang cacat.

Indikator Politik juga merilis hasil survei yang menyebut bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan dengan 79.6% publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat.

Sebanyak 73.8% masyarakat merasa makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes. Sebanyak 57.7% menilai aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.

IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) pada 2019 menyebut bahwa ancaman dan penggunaan kekerasan serta pembatasan kebebasan berpendapat mendapat skala 57,35 yang berarti buruk.

Adanya kasus pelanggaran hak kebebasan dalam berpendapat juga terjadi sepanjang masa pandemi di Indonesia.

Masa pandemi Covid-19 terjadi di awal bulan Maret 2020, ketika salah satu contohnya adalah resesi pada saat demonstrasi Omnibus Law. Omnibus law adalah salah satu sebuah program prioritas Presiden Jokowi di dalam periode kedua pemerintahannya.

Setahun kemudian ketika undang undang dengan model omnibus law yang telah direncanakan itu akhirnya disahkan, muncul banyak penolakan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya dari kalangan buruh, mahasiswa dan akademisi.

Banyaknya pembahasan undang undang yang terkesan tergesa gesa dan ditemukan banyak kesalahan dalam finalisasi undang undang.

Tindakan polisi melakukan sweeping untuk mencegah para demonstran menyuarakan pendapat ditambah lagi tindakan represif aparat terhadap para demonstran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) aksi untuk menyuarakan pendapat yang dilakukan oleh demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disingkat dengan UU Ciptaker.

Aksi penolakan ini menyebabkan 12 kasus perusakan atau perampasan alat liputan para jurnalis 6 kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis, 13 kasus intimidasi yang dilakukan kepada jurnalis, hingga 7 kasus penangkapan para jurnalis.

Tahun 2021 sendiri kasus pelanggaran untuk kebebasan berpendapat juga masih terjadi. Dicatat dari data komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan.

Ada 26 kasus yang terjadi karena adanya pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Aksi yang terjadi misalnya adalah Penangkapan beberapa mahasiswa dari kampus UNS yang memberikan aspirasinya kepada Presiden dengan membentangkan poster, penangkapan karena UU ITE , penangkapan karena kebijakan PPKM, dan lain sebagainya.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Memberikan informasi bahwa mulai dari Juli sampai Agustus tahun 2021 ada kasus persekusi kepada muralis sebanyak 13 kasus.

Dari ketiga belas kasus tersebut ada beberapa isu-isu. tindakan tindakan yang terkait adalah penghapusan mural yang ada di daerah daerah Indonesia.

Kemudian, terdapat satu kasus tindakan perburuan, pelaku yang melakukan dokumentasi mural yang dimana pelaku didatangi oleh pihak kepolisian.

Terakhir adalah satu persekusi tentang penciptaan konten mural yang ada di Tangerang. Selain itu, ada 8 kasus yang terkait dengan undang undang ITE.

Kasus ini terkait dengan adanya 2 kasus penangkapan terhadap kritik PKM, kritik terhadap pejabat sebanyak 3 kasus, kasus mahasiswa UNS.

Yang membentangkan poster kepada Presiden Jokowi saat berada di Solo untuk menghadiri forum rektor se Indonesia.

Dari data data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hak kebebasan yang ada di Indonesia walaupun sudah terjamin di dalam undang undang 1945.

Namun pada kenyataannya, di Indonesia tersendiri masih banyak kasus yang melanggar kebebasan berpendapat.

Tindakan pelanggaran kebebasan berpendapat ini dilakukan pada umumnya oleh aparat pemerintah.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga ekosistem pemerintahan di negara demokrasi khususnya agar para masyarakat dapat saling menjaga kepercayaan di antara masyarakat sendiri dan di kepada pemerintah.

Adanya tindakan pembatasan kebebasan berpendapat ini, semakin mencerah berai kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia.

Aparat aparat dan masyarakat hendaknya dapat menegakkan prinsip hukum dan HAM dan menggunakan cara cara yang bermartabat untuk menghadapi masalah masalah kebebasan berpendapat dan ekspresi yang ada di Indonesia.

Merdiansyah

 

Aktivis Persma Panah Kirana FH UPH

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini