Share

Anggota Propam Polri Sebut Perkadiv Tak Atur Soal Penyidikan Biro Paminal

Ari Sandita Murti, MNC Portal · Kamis 01 Desember 2022 11:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 01 337 2718428 anggota-propam-polri-sebut-perkadiv-tak-atur-soal-penyidikan-biro-paminal-TkQrkrfPDY.jpg Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria (Foto: MPI)

JAKARTA - Anggota Propam Polri, Radite Hernawa menjadi saksi di sidang dugaan obstruction of justice pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dia menyebutkan, tak ada aturan yang menjelaskan Biro Paminal punya kewenangan dalam melakukan suatu penyidikan.

"Itu kan terkait penyelidikan, yang saya tanya penyidikan?," tanya Jaksa di persidangan, Kamis (1/12/2022).

"Kalau penyidikan tidak diatur di dalam Perkadiv," ujar Radite. 

Awalnya, Radite ditanyai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang tupoksi Biro Paminal Polri, yang mana dia mengaku bertugas di Biro Paminal Polri sejak Juli 2012 silam.

Menurut dia, Biro Paminal Mabes Polri memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Di mana salah satu tupoksinya itu melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

"Kalau menurut Undang-Undang, anggota Polri sebutannya pegawai negeri pada Polri yang terdiri dari anggota Polri dan PNS Polri," tuturnya.

Baca juga: AKBP Ridwan Soplanit Sempat Dibentak oleh Tim Propam Polri saat Olah TKP Brigadir J

Adapun terkait aturan penyelidikan itu, kata dia, tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 dan Perkadiv Propam Nomor 1 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Polri. Adapun terkait penyelidikan Biro Paminal itu tertera di ketentuan umum pasal 1 angka 7.

Baca juga: Bantah Pernyataan Ismail Bolong Soal Suap Tambang Ilegal, Kabareskrim Balik Tuding Ferdy Sambo

"Penyelidikan Paminal adalah rangkaian tindakan penyelidik tuk mencari dan menenukan fakta-fakta hukum sesuai peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi polri, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan, atau kelalaian atas kewajiban pengutamaan hak serta penyalahgunaan materil dan penyalahgunaan bahan keterangan," katanya.

Follow Berita Okezone di Google News

Jaksa lantas menanyakan, apakah Biro Paminal Polri itu memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Namun, Radite masih menjelaskan tentang persoalan penyelidikan, yang mana itu tertuang dalam Perkadiv nomor 1 tahun 2015 sebagaimana pasal 8 bahwa anggota polri pengemban fungsi paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang.

"A, Menerima aduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran disiplin, planggaran kode etik profesi dan atau tindak pidana yg diduga dilakukan pegawai negeri pada Polri. B, mendatangi tempat sesuai dengan kepentingan penyelidikan," tuturnya.

Lalu poin C, kata dia, melakukan wawancara pada setiap orang terkait tiap permasalahan yang menjadi obyek penyelidikan. D, melakukan interogasi terhadap seseorang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara interogasi. E, meminta surat atau dokumen lain yang berhubungan dengan obyek penyelidikan.

Lalu, F, mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. G, melakukan pendokumentasian terhadap pencatatan orang barang tempat dan kegiatan yg dilengkapi degan statusnya menurut waktu tuk kepentingan penyelidikan. Dan H, melaksanakan perekaman audio dan atau audio visual terhadap seseorang, sesuatu bendan atau barang atau materil kegiatan dan bahan keterangan tuk kepentingan penyelidikan sesuai dgan oeraturan oerundang-undangan dan membuat laporan informasi, informasi khusus maupun laporan hasil penyelidikan.

Jaksa lantas menyebutkan, bila semua yang dijelaskan Radite itu berkaitan dengan penyelidikan, bukan penyidikan. Radite lantas mengaku, persoalan penyidikan di Biro Paminal tersebut sejatinya tidak diatur di dalam Perkadiv.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini