Share

Dugaan Tambang Ilegal di Kalimantan Timur Dilaporkan ke KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 30 November 2022 16:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 30 337 2717983 dugaan-tambang-ilegal-di-kalimantan-timur-dilaporkan-ke-kpk-bysKnzzVdy.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Soliditas Pemuda Mahasiswa (KSPM) melaporkan dugaan beking tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sempat dibongkar Aiptu (purn) Ismail Bolong. Di mana, dugaan beking tambang ilegal tersebut menyeret nama petinggi Polri.

"Iya (buat laporan). Kami menyampaikan aspirasi sekaligus menyampaikan beberapa data terkait dengan kasus penyuapan tambang ilegal di Kalimantan Timur," ujar Koordinator KSPM, Giefrans Mahendra di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2022).

Giefrans dan rekan-rekannya mengaku resah soal adanya keterlibatan oknum petinggi Polri dalam beking tambang batu bara ilegal di Kaltim. Oleh karenanya, KSPM meminta KPK untuk turun tangan mengusut dugaan tambang ilegal tersebut.

"Tentunya adalah termasuk kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang baru-baru ini sempat viral melibatkan beberapa oknum pejabat salah satu yang kemudian diduga paling kuat adalah Kabareskrim Mabes Polri," terangnya.

Baca juga: Zulhas Jawab Tudingan Rektor Unila: Tidak Punya Keponakan Nama Tersebut!

Giefrans mengaku telah menyerahkan sejumlah data terkait aliran uang beking tambang ilegal di Kalimantan Timur ke KPK. Berdasarkan data yang dikantongi dan dilaporkan Giefrans ke KPK, terdapat sejumlah nama oknum petinggi Polri yang diduga turut menerima uang beking tambang ilegal.

Baca juga: KPK Usut Suap Rektor Unila Lewat Rombongan PNS

"Ada dua dokumen. Salah satunya adalah pemeriksaan dari Kadiv Propam Mabes Polri pada waktu itu adalah Sambo yang hari ini terlibat kasus," katanya.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengaku belum mengetahui dengan pasti soal laporan dugaan beking tambang ilegal di Kaltim tersebut. Ia akan memastikan lebih dahulu soal ada atau tidaknya laporan tersebut di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Akan kami cek lebih dahulu," singkat Ali Fikri saat dikonfirmasi terpisah, Rabu (30/11/2022).

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini