Share

Kenali Perbedaan Judicial Review MA dan MK dalam Hukum

Talia Kallista, Presma · Selasa 29 November 2022 17:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 29 337 2717227 kenali-perbedaan-judicial-review-ma-dan-mk-dalam-hukum-WLdnVGQsb3.jpg Ilustrasi/Unsplash

JAKARTA - Ketika berbicara tentang negara, hukum memiliki relevansi yang erat dan pasti. Sebagaimana berbunyi, “Ubi Societas, Ibi Ius;” di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Hal ini pun memberikan negara sebuah urgensi untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang bisa mendukung penerapan hukum secara maksimal sesuai dengan tujuan negaranya, baik melalui separation of power (pemisahan kekuasaan) maupun distribution of power (pembagian kekuasaan).

Negara Indonesia sendiri menganut teori pembagian kekuasaan oleh Montesquieu, ketika pemerintahan Indonesia dibagi menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan hukum positif negara Indonesia mampu memadai kebutuhan segenap warga negaranya.

Walaupun begitu, tak ada gading yang tak retak. Lembaga legislatif tetap terdiri dari manusia-manusia yang dapat berbuat kesalahan, sehingga ada pula kalanya ketika undang-undang yang dibuat tidak sesuai atau bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya.

Dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki hierarki sebagai berikut:

Follow Berita Okezone di Google News

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari hierarki tersebut, dapat dilihat bahwa UUD 1945 berada di paling atas sebagai konstitusi negara Indonesia.

Hal ini berarti semua peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawah juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Contohnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Namun, seandainya terjadi sebuah penyelewengan terhadap hierarki ini, maka dapat dilakukan judicial review.

Judicial review adalah pengujian materi suatu peraturan perundang-undangan yang, di Indonesia, dilakukan oleh dua lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua lembaga sama-sama menguji isi dari sebuah peraturan perundang-undangan, namun hal yang membedakan adalah acuan MA dan MK dalam menguji peraturan tersebut. Bagi MA, wewenang ini dicantumkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Judicial review yang dilakukan oleh MA juga lebih dikenal dengan sebutan “uji materiil.” Kemudian, bagi MK, wewenang ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa MA berwenang untuk melakukan judicial review semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU dalam hierarki yang tercantum dalam Pasal 7 UU Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UU.

Di sisi lain, MK berwenang untuk melakukan judicial review UU terhadap konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945.

Perbedaan selanjutnya berkaitan dengan siapa yang dapat menyampaikan permohonan judicial review kepada MA dan MK. Bagi MA, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (11) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam pasal ini, disebutkan bahwa yang dapat memohon uji materiil kepada MA adalah: perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, dan badan hukum publik ataupun privat. Sedangkan bagi MK, diatur dalam Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa yang dapat memohon judicial review kepada MK adalah: perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, badan hukum publik ataupun privat, dan lembaga negara.

Dengan kata lain, pemohon MA dan MK sama, hanya saja ketika memohon judicial review kepada MK, lembaga negara juga dapat menjadi pemohon.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan proses persidangan judicial review itu sendiri.

Permohonan judicial review kepada MA dapat disampaikan oleh pemohon secara langsung maupun melalui Pengadilan Negeri domisilinya (Pasal 2 ayat (1) Perma Hak Uji Materiil).

Di sisi lain, permohonan kepada MK disampaikan secara langsung kepada MK, baik oleh sang pemohon maupun diwakili oleh kuasa hukumnya (Pasal 29 ayat (1) UU MK).

Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, persidangan judicial review yang dilakukan MK bersifat terbuka, sedangkan persidangan MA bersifat tertutup.

Bagi MK, hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.”

Keterbukaan ini memberikan kesempatan bagi pemohon judicial review untuk secara langsung didengar dan memberikan bukti-bukti yang mendukung validitas permohonannya.

Sedangkan dalam uji materiil MA, pemohon tidak dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses persidangan. Pemohon hanya akan diberikan salinan putusan MA secara tertulis, baik secara langsung maupun melalui Pengadilan Negeri di mana pemohon mengajukan permohonan uji materiil tersebut (Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil).

Untuk memperjelas perbedaan antara judicial review MA dan MK, dapat disimak di bawah berikut ini:

Perbedaan antara MA dan MK

MA

Object judicial review: Peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Acuan pengujian: Terhadap UU.

Pemohon: Perorangan (WNI), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, dan badan hukum publik ataupun privat.

Tata cara permohonan: Disampaikan langsung ke MA secara tertulis atau melalui Pengadilan Negeri domisili pemohon.

Sifat persidangan: Tertutup.

MK

Object judicial review: Undang-Undang.

Acuan pengujian: Terhadap UUD 1945.

Pemohon: Sama seperti MA + lembaga negara.

Tata cara permohonan: Disampaikan langsung ke MK secara tertulis.

Sifat persidangan: Terbuka.

Jadi, judicial review yang dilakukan oleh MA dan MK memang sama-sama wewenang yang mereka dapatkan dari konstitusi negara Indonesia, namun ada banyak hal yang membuat keduanya berbeda.

Istilah “judicial review” sendiri juga lebih sering diasosiasikan kepada MK, sedangkan MA menggunakan istilah “uji materiil.” Hal yang paling membedakan wewenang judicial review MA dan MK adalah MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU dengan UU, sedangkan MK menguji UU terhadap UUD 1945 selaku konstitusi negara.

Dalam hukum acaranya, pemohon, tata cara permohonan, dan sifat persidangan judicial review MA dan MK juga berbeda, ketika: lembaga negara juga berhak memohon judicial review kepada MK, permohonan kepada MA juga dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri, dan persidangan MA bersifat tertutup sedangkan MK bersifat terbuka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa judicial review MA dan MK memang berbeda pada dasarnya.

Talia Kallista

Aktivis Persma Panah Kirana FH UPH

1
4

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini