Share

Upaya Menghilangkan Budaya Pungli dalam Proses Penertiban Lalu Lintas

Athaya, Presma · Senin 28 November 2022 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 28 337 2716277 upaya-menghilangkan-budaya-pungli-dalam-proses-penertiban-lalu-lintas-giFq3Il5UI.jpg Ilustrasi/Okezone

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang dalam proses reformasi/bersih-bersih di dalam Polri. Reformasi yang dilakukan bertujuan agar ke depannya kinerja Polri lebih baik lagi.

Dalam upayanya reformasi banyak hal yang harus diubah mengingat belakangan ini Polri sedang di ambang kehilangan kepercayaan di mata masyarakat.

Salah satunya adalah menghilangkan Pungutan Liar (Pungli). Namun artikel ini hanya membahas pungli yang terjadi di dalam penertiban lalu-lintas (tilang).

Pada proses penertiban lalu-lintas atau biasa disebut tilang/penilangan yang dilakukan oleh anggota polri bagian polisi lalu lintas (Polantas) upaya yang ditempuh polri yaitu dengan menghilangkan tilang langsung secara fisik oleh anggota polri dan diganti dengan tilang elektronik baik secara statis maupun mobile.

Sebagai manusia tentunya kita melaksanakan aktivitas-aktivitas di dalam maupun di luar rumah.

Ketika kita hendak beraktivitas keluar rumah menggunakan kendaraan tentunya kita harus mengendarai kendaraan dengan menaati peraturan-peraturan yang ada, jika tidak menaati peraturan yang ada kita bisa saja ditilang oleh Polantas.

Follow Berita Okezone di Google News

Ketika kita di tilang tentu kita harus menyelesaikan nya sesuai prosedur yang disediakan.

Tetapi terkadang ada oknum-oknum polantas yang bertanya “mau ditilang atau mau damai saja?”

Damai di sini artinya kita tidak perlu menyelesaikan tilang sesuai prosedur dan hal tersebut diganti dengan memberikan uang/memberikannya kepada polantas dengan nominal yang tidak sedikit.

Tentu tindakan ini tidak dibenarkan tindakan ini disebut ungli. Hal tersebut melanggar proses hukum atau proses penertiban lalu-lintas, anggota polantas yang melakukan pungli ini bisa dikatakan mencari keuntungan pribadi dari hal tersebut.

Jika budaya pungli dibiarkan terus berkembang-biak akan merusak instansi polri dan juga merusak pandangan masyarakat tentang penegakan hukum.

Kapolri memberi instruksi kepada jajaran Polantas untuk merubah sistem penilangan. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menghilangkan penilangan dengan sistem interaksi/ secara fisik.

Karena salah satu alasannya, yaitu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai masih banyak anggotanya di lapangan melakukan pungli terhadap para pelanggar.

Pungli tersebut sangat membuat masyarakat gerah dan terganggu dengan adanya pungli tersebut.

Mengingat perkataan Kapolri tadi, kini sistem tilang secara fisik/interaksi diganti dengan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Dalam tilang elektronik ini terdapat dua sistem penilangan yaitu, kamera cctv statis dan secara mobile(kamera yang terletak di mobil patroli).

Penilangan secara mobile adalah kamera CCTV tersebut berada pada mobil patroli sehingga jika ada pelanggaran polisi tidak lagi melakukan tindakan secara interaksi tetapi melalui kamera CCTV yang berada pada mobil patroli tersebut.

Sedangkan, CCTV statis pelanggaran akan terlihat jika pengendara melewati CCTV tersebut seperti yang sudah beredar di Jakarta terutama di daerah Sudirman dan sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Ketika pelanggar terlihat oleh salah-satu kamera, pelanggar akan terdeteksi.

Jika pelaku pelanggaran sudah terdeteksi maka polisi hanya dapat memberikan teguran dan tidak melakukan penilangan kepada pelanggar.

Penilangan hanya dapat dilakukan secara ETLE baik melalui cctv statis atau mobile agar terhindar dari pungutan liar.

Semua pelanggaran akan langsung terkoneksi dengan kantor Korps Lalu Lintas Polri (KORLANTAS).

Lalu, seseorang yang melanggar baik yang terdeteksi secara statis atau mobile akan langsung dikirim surat penilangan ke rumah masing-masing para pelanggar, sesuai dengan alamat yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Jajaran Korlantas diminta untuk melakukan kegiatan di bidang lalu lintas secara profesional, transparan dan akuntabel dan sangat dilarang untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Dan juga jajaran polantas diminta untuk tidak melakukan sesuatu hal diluar ketentuan yang ada. Hal Ini dilakukan agar meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polri.

Kapolri juga meminta Korlantas menerapkan sistem reward dan punishment.

Hal ini agar anggota yang berprestasi dan berinovasi diberikan reward sementara anggota yang melanggar aturan diberikan hukuman.

Korlantas Polri juga diminta untuk menggelar Apel Arahan Pimpinan (AAP) secara rutin agar anggota memedomani Standar Operasional Prosedur (SOP).

Jajaran polantas juga diminta tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan masalah. Terutama masalah yang mengakibatkan resahnya masyarakat.

Selain itu, jajaran polantas juga diminta melakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat dan berjenjang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang lalu lintas agar anggota lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sehingga upaya yang dilakukan bisa menekan atau bahkan menghilangkan pungutan liar dalam penertiban lalu-lintas

Upaya penilangan elektronik ini diharapkan menjadi solusi untuk menekan pungutan liar yang dilakukan oknum polantas dalam upaya penertiban lalu-lintas.

Solusi yang diberikan ini merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi yang membantu pekerjaan manusia.

Dalam konteks hal ini teknologi membantu polri bagian lantas untuk menertibkan lalu lintas.

Selain itu solusi tilang elektronik ini membantu menghilangkan pungutan liar dalam proses penilangan. Solusi ini juga membantu juga tugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.

Solusi yang diberikan terbilang sudah cukup membantu tetapi itu saja tidak cukup, perlu adanya kesadaran pengendara yang berlalu-lintas untuk menaati peraturan.

Para pelanggar pun diharapkan bisa membantu menekan pungli dengan cara menolak pungutan yang dimintakan oleh oknum Polantas.

Walaupun peraturan dibuat untuk menertibkan tetap saja alangkah lebih baiknya jika kita menaati peraturan tersebut. Jika kita melanggar aturan tersebut kita harus menerima konsekuensi atau akibat dengan prosedur yang disediakan.

Karena bagaimanapun peraturan dibuat untuk menegakan ketertiban-umum dan memudahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pungli merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan. Pungli dilarang di dalam hukum seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, pungli merupakan salah satu modus korupsi yang diatur didalam Undang-Undang.

Pungutan liar juga dapat atau bisa ditemukan di dalam proses penertiban lalu-lintas atau yang biasa disebut tilang.

Untuk upaya menghilangkan pungli tersebut di ubahlah sistem penilangan oleh anggota (secara fisik) menjadi tilang elektronik.

Hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi saat ini. Dalam upaya tersebut diharapkan pungli dalam penertiban lalu lintas dapat berkurang dan juga diharapkan dengan adanya inovasi tersebut proses penertiban lalu-lintas bisa menjadi efektif serta memudahkan tugas atau pekerjaan anggota Polri.

 

Ekklesia Nauly
Aktivis Persma Kirana FH UPH

Athaya

Aktivis Persma Kirana FH UPH

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini