Share

Sejarah Panjang KUHP dari Era VOC hingga Kemerdekaan

Ekklesia Nauly, Presma · Senin 28 November 2022 14:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 28 337 2716261 sejarah-panjang-kuhp-dari-era-voc-hingga-kemerdekaan-M8vP8x0Bce.jpg Ilustrasi/Okezone

JAKARTA - Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang menarik untuk dibahas.

KUHP yang berlaku pada saat ini dan KUHP Nasional yang akan segera disahkan nantinya tidak lepas dari sejarah awal pembentukannya.

Menurut Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana: Suatu Pengantar” tahun 2021, berbicara mengenai sejarah kitab undang-undang hukum pidana tentu tidak lepas dari pengaruh Belanda yang lebih awal membentuknya yaitu WvS 1915 (Wetboek Van Strafrecht 1915).

WvS 1915 berasal dari WvS 1881 yang pada saat itu juga memiliki pengaruh dari Perancis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Hindia Belanda pada saat itu berasal dari KUHP Belanda yang bersumber dari Code Penal Prancis (yang menduduki Belanda pada 1811-1813).

Hukum Pidana pada Masa VOC dan Berlakunya Hukum Pidana Adat

Selama 3,5 abad, sejak VOC datang ke Nusantara, belum ada WvS yang dibawa. Sejak dahulu hukum yang berlaku bagi orang Belanda di Nusantara disamakan dengan hukum yang berlaku di Negeri Belanda karena asas Konkordansi (Concordantie Beginsel).

Follow Berita Okezone di Google News

Asas ini kemudian dipegang teguh oleh orang Belanda selama berkuasa di Indonesia.

Para pimpinan VOC membawa hukumnya dari Negeri Belanda hanya untuk mengatur orang-orang Belanda yang berada di daerah kekuasaannya saja.

Hal tersebut berarti di wilayah Indonesia masih menggunakan hukumnya sendiri, baik yang dijalankan oleh kerajaan maupun kesultanan yang memerintah.

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kitab hukum Ciwasana di Jawa Timur yang penyusunannya diinisiasi oleh Raja Darmawangsa.

Ketika VOC mulai berdatangan, Heeren Zeventien (pimpinan VOC yang berjumlah 17 orang di kantor pusat VOC Belanda) mengeluarkan instruksi yang disahkan oleh Staaten General, yaitu instruksi yang ditunjukkan kepada Gubernur Jenderal VOC pertama, Pieter Both pada tanggal 27 November 1609.

Setelah instruksi tersebut dikeluarkan, VOC membuat aturan yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten).

Plakaten merupakan semacam pengumuman yang ditempelkan agar diketahui umum. Plakat tersebut awalnya hanya berlaku di Batavia, namun diperluas ke daerah-daerah tempat VOC mendirikan pusat dagang. Plakat tersebut kemudian dikumpulkan oleh Van Der Chys dan diberi nama “Nederlandsch Indisch Plakaatboek” dengan jumlah 17 jilid.

Sayangnya plakat-plakat tersebut tidak tersusun secara baik dan teratur sehinga orang-orang tidak tahu mana plakat yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku.

Maka dari itu Gubernur Jenderal Van Diemen memerintahkan agar plakat tersebut disusun serta dikumpulkan dalam suatu himpunan plakat-plakat.

Pada tahun 1642 himpunan plakat tersebut diberi nama “Statuten van Batavia.” Pada tahun 1650 himpunan plakat-plakat atau Statuten van Batavia mendapat pengesahan dari Heeren Zeventen. Pada masa ini, orang bukan Belanda tetap tunduk pada hukum adatnya.

Hukum Pidana pada Masa Herman Willem Daendels

Pada masa Daendels terjadi perubahan penting salah satunya mengenai sistem pemidanaan. Pada tahun 1810 atas perintah Daendels, dibuat suatu aturan mengenai hukum dan peradilan.

Bagi orang Eropa berlaku Statuten van Batavia, sedangkan bagi orang Indonesia berlaku hukum adatnya.

Gubernur jenderal berhak mengubah sistem pemidanaan menurut hukum adat apabila pidana dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, hukum adat tidak dapat menyelesaikan perkara, hukum adat tidak sesuai dengan perintah umum dari otoritas tinggi atau melanggar prinsip penting hukum dan keadilan atau dalam kasus pidana besar manfaat bagi keamanan umum yang diperlukan tidak diperoleh.

Seperti pada masa sebelumnya, belum ada kodifikasi hukum pidana atau WvS.

Hukum Pidana pada Masa Kekuasaan Inggris

Pemerintahan Inggris melakukan perubahan dalam hukum positif/ hukum yang berlaku pada saat itu yang memiliki pengaruh besar dalam hukum acara dan susunan pengadilan.

Di Jawa diadakan susunan pengadilan yang bercermin pada sistem pengadilan di India (Hindia Inggris). Bagi orang Eropa tetap berlaku Statuta van Batavia.

Raffles mengadakan perubahan kecil dalam hukum materiil, salah satu diantaranya memberikan keringanan pidana.

Sama halnya dengan masa VOC dan Daendels, pada masa ini belum diberlakukan kodifikasi hukum pidana atau WvS.

Hukum Pidana pada Masa Kembalinya Kekuasaan Belanda: KUHP 1886/ KUHP 1872 dan KUHP 1915

Pada konvensi London yang dilakukan 13 Agustus 1814 diputuskan bahwa bekas jajahan Belanda dikembalikan kepada pemerintahan Belanda.

Sejak kembalinya kekuasaan Belanda ke Hindia Belanda, tetap ada semangat untuk melakukan kodifikasi yang tercermin pada kodifikasi di Negeri Belanda.

Kodifikasi di Negeri Belanda selesai pada tahun 1848, namun hukum pidana belum masuk di dalamnya sehingga hukum pidana masih tetap keadaannya seperti pada sebelum 1848.

Pada tahun 1848 dibuatkan peraturan hukum pidana yang dikenal dengan nama “Interimaire Strafbepalingen” atau Ketentuan Pidana Sementara. Pada 1 Januari 1873 KUHP bagi golongan bukan Eropa dinyatakan mulai berlaku.

Dengan berlakunya KUHP maka hukum adat tidak lagi dipakai dalam lingkungan hakim pemerintah.

Berdasarkan masukan dari pemerintah Hindia Belanda di Indonesia maka dikeluarkan Koninklijk Belsuit (KB) tanggal 15 Oktober 1915 WvS voor Nederlandsch Indie/ WvSi yang baru.

Pada 1 Januari 1918 KUHP ini berlaku bagi semua golongan hukum di Indonesia.

Hukum Pidana pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa Jepang, WvSi tetap diberlakukan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang berdasarkan Undang-Undang Osamu Serei Nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura.

Hukum pidana materiil pada masa Jepang mengalami perubahan yang sangat sedikit, kecuali untuk hukum pidana formil yang mengalami beberapa perubahan karena terjadi unifikasi hukum acara dan susunan pengadilan.

Perubahan tersebut diatur dalam Osamu Serei Nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 September 1942.

Maka dari itu, hukum pidana materiil masih memakai WvSi dengan sedikit perubahan. Hal ini berjalan sekitar tiga tahun setengah hingga kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Hukum Pidana pada masa Pasca-Proklamasi Kemerdekaan

Pada masa pasca kemerdekaan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam UU tersebut diadakan beberapa perubahan diantaranya penggunaan kata Nederlandsch-Indie harus dibaca sebagai Indonesie.

UU ini juga menyatakan bahwa segala aturan pidana yang bersifat kolonial atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka, tidak berlaku lagi.

Dengan UU ini, KUHP tetap digunakan namun dengan pergantian nama dari WvSi menjadi WvS atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekian mengenai sejarah KUHP dari masa VOC hingga pasca kemerdekaan. Penting untuk mengetahui sejarah tentang KUHP di Indonesia oleh karena KUHP di Indonesia sendiri tidak lepas hubungannya dengan KUHP Belanda.

KUHP Nasional yang akan disahkan nantinya tidak bisa dilepaskan sejarahnya dengan KUHP yang berlaku pada masa Belanda.

Penting untuk mengetahui sejarah pembentukan KUHP sebab KUHP nasional (yang akan disahkan) tidak benar-benar baru dan KUHP lama juga tidak dibuang begitu saja sebab beberapa ketentuan masih diadopsi dan diambil ke dalam KUHP yang baru.

Ekklesia Nauly

Aktivis Persma Kirana FH UPH

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini