Share

Muhammadiyah Bahas 7 Isu Keumatan Pada Muktamar ke-48, Ada Bahasan soal Kesalehan Digital

Irfan Maulana, MNC Portal · Jum'at 25 November 2022 18:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 25 337 2714949 muhammadiyah-bahas-7-isu-keumatan-pada-muktamar-ke-48-ada-bahasan-soal-kesalehan-digital-n96WoejDzI.JPG Sekretaris Umum PP Muhammdiyah, Abdul Muti (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memaparkan tujuh isu keumatan yang dibahas pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo.

Isu pertama yakni regimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah, termasuk soal tata cara ubudiyah berdasarkan mazhab tertentu.

Saat ini, kata Abdul Mu'ti gejala faham agama tertentu disebabkan dominasi agama. Sehingga, memiliki akses kepada kekuasaan.

"Seperti berusaha untuk dipaksakan atau dijadikan sebagai suatu faham agama yang melekat pada kekuasaan," ucapnya dalam wabinar Partai Perindo yang bertema fokus pembaruan Muhammadiyah pasca muktamar, Jumat, (25/11/2022).

Hal ini menjadi masalah yang harus ditangani kata Abdul Mu'ti. Apalagi, banyak janjian sejarah yang menunjukkan formalisasi faham agama kepada pemerintah.

"Itu salah satu masalah yang serius dalam kita membangun kerukunan dan kebebasan beragama," jelasnya.

Kedua, membangun kesalehan digital. Hal ini didasari banyak umat muslim didapati gampang menyebar informasi viral tanpa cek dan ricek (tabayun) yang pada akhirnya hanya akan membawa fitnah. Hal ini pun harus ditangani.

Isu ketiga yakni memperkuat persatuan umat. Kata Abdul Mu'ti banyak umat Islam yang belum bekerjasama.

"Muhammadiyah ingin agar persatuan umum lebih mengakar pada sesuatu yang menajdi bagian dari umat Islam yang berbeda itu menjadi bagian dari kekuatan di tengah-tengah perbedaan yang ada," jelasnya.

Keempat, yakni soal reformasi tata kelola filantropi Islam. Hal ini berkaca pada beberapa kasus lembaga filantropis yang tata kelolanya menyimpang.

"Malah jadi lembaga kapitalis yang mereka cari keuntungan dana ummat untuk kepentingan pribadi pengelola nya. Ada faktor dimana manajemen harus kita perbaiki," tuturnya.

Padahal, kata Abdul Mu'ti berdasarkan sejumlah survei lembaga di Inggris, Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia. Dimana, masyarakatnya memiliki tingkat kedemawanan tinggi. Namun, pada kenyataannya tata kelolanya bermasalah.

Kemudian, yang kelima yakni isu beragama yang mencerahkan. Abdul Mu'ti menjelaskan saat ini ada gejala spiritualisasi agama. Dimana, orang semangat beragama dan spiritualitasnya tinggi.

"Seperti jamur di musim hujan. Pesantren atau sekolah yang membuka tahfidz Qur'an. Tapi kalo hanya hafal saja tanpa memahami dan kemudian menjadikan Al Qur'an sebagai etos untuk kemajuan dan orang juga beragama tidak dengan pengetahuan yang mendalam itu bisa jadi masalah sendiri dalam pandangan Muhammadiyah," jelasnya.

Isu keenam yakni, otentisitas wasathiyah Islam atau moderasi sesuai kandungan Al-Baqarah ayat ke-143. Kata Abdul Mu'ti, otentisitas wasathiyah Islam kini telah menjadi bagian dari program pemerintah.

Pemerintah mempromosikannya otentisitas wasathiyah Islam sebagai Indonesian diplomacy in the world.

Namun, pada prakteknya, pengertian wasathiyah Islam diganti istilahnya menjadi moderasi beragama.

'Yang menjadi progam pemerintah itu juga mengalami berbagai penyimpangan dari pengertiannya dan juga dari sisi Semangatnya. Oleh sebab itu Muhammadiyah mengajak wasatiah Islam ini kita kembalikan kepada pengertiannya yang otentik," ucapnya.

Isu ketujuh yakni berkaitan dengan spiritualitas generasi milenial. Menurut Abdul Mu'ti ketertarikan generasi milenial dengan agama masih rendah. Bukan hanya Islam namun, agama lainnya.

"Moralitas mereka juga longgar. Kita harus memberikan perhatian serius, agar generasi milenial ini membangun bangsa," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga memaparkan 10 isu kebangsaan fokus Muhammadiyah diantaranya penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan kesatuan bangsa, pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi yang substantif, optimalisasi pemanfaatan digital untuk mengatasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan.,

Kemudian isu penguatan literasi nasional; ketahanan keluarga sebagai basis kemajuan peradaban bangsa, penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, penguatan mitigas bencana dan dampak perubahan iklim, akses perlindungan bagi pekerja informal, hingga stunting.

Diketahui, dalam webinar ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod dan Ketua Harian DPP Perindo TGD Muhammad Zainul Majdi sebagai narasumber.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini