Share

KPK Usut Pencucian Uang Nurhadi Lewat Petinggi Resort Mewah di Puncak

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 24 November 2022 12:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 24 337 2713904 kpk-usut-pencucian-uang-nurhadi-lewat-petinggi-resort-mewah-di-puncak-sThhbEBC9V.jpg Nurhadi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD). Pengusutan tersebut ditandai dengan pemeriksaan tiga saksi, hari ini.

Adapun, tiga saksi yang diagendakan diperiksa tersebut yakni, Asisten Legal General Manager (GM) Villa and Resort Vimala Hills di Puncak Bogor, Lourino Rosiana Ngadil; Karyawan Swasta, Raila Solantika; serta pihak swasta, Siek Citra Yohandra.

"Hari ini, pemeriksaan saksi Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pengurusan perkara di MA tersangka NHD," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (24/11/2022).

 BACA JUGA:KPK Panggil Kabiro Kepegawaian MA terkait Pengembangan Kasus Nurhadi

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Nurhadi. KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan.

Sejalan dengan peningkatan kasus ke tingkat penyidikan, KPK juga telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Salah satu tersangka dalam kasus ini disebut-sebut adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurachman.

 BACA JUGA:KPK Endus Dugaan Aliran Uang Panas untuk Keluarga Nurhadi

Kali ini, Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU. Suap yang diterima Nurhadi kali ini, diduga berkaitan dengan perkara yang melibatkan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro (ES).

"Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dkk. Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," kata Ali Fikri, Jumat, 16 April 2021.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini