Share

Isu Krusial RKUHP Kembali Dibahas DPR-Pemerintah Hari Ini

Kiswondari, MNC Portal · Kamis 24 November 2022 09:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 24 337 2713774 isu-krusial-rkuhp-kembali-dibahas-dpr-pemerintah-hari-ini-WbEIch1hRE.jpg Ilustrasi/ Doc: Okezone

JAKARTA - Setelah ditunda pembahasan dan pengesahannya pada 21-22 November 2022 kemarin, isu-isu krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) akan kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah pada Kamis (24/11) hari ini, pukul 10.00 WIB.

"Hari ini (24/11) di Komisi III akan dilakukan pembahasan RKUHP bersama dengan pemerintah," kata Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

 BACA JUGA:Lampaui Usia Manfaat, Mobdin Camat se-Bojonegoro Diganti Baru untuk Tingkatkan Layanan

Pria yang akrab disapa Tobas ini berharap, isu-isu krusial dapat dibahas kembali, sehingga masukan-masukan dari masyarakat dapat diakomodasi. Khususnya pada pasal-pasal yang dinilai mengancam demokrasi.

"Saya berharap isu-isu krusial dapat dibahas dan masukan masyarakat dapat diakomodir terutama pada pasal-pasal yang dianggap dapat mengancam demokrasi seperti pasal soal makar, penyerangan martabat Presiden, penghinaan lembaga negara dan kekuasaan umum," ujarnya.

 BACA JUGA:KPK Yakin Dibeking Polri Tangani Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Menurut Politikus Partai Nasdem ini, sejauh ini ia melihat terdapat perkembangan yang baik di Komisi III DPR. Setelah melakukan lobi dan diskusi dengan rekan-rekan lain di Komisi III, dorongan agar terdapat perubahan terhadap pasal-pasal tersebut semakin menguat.

Untuk itu, Tobas mengatakan bahwa dirinya dan beberapa rekan di Komisi III akan mendorong agar beberapa pasal yang berpotensi mengancam demokrasi sebaiknya dihapuskan saja atau setidaknya dilakukan perubahan dengan memberi batasan yang ketat.

"Karena keputusan ada di dua pihak, DPR dan Pemerintah, tentu harapannya Pemerintah dapat menyetujui usulan ini demi mewujudkan RKUHP yang demokratis," terang Tobas.

Selain pasal-pasal yang mengancam demokrasi, dia menambahkan, beberapa pasal lain juga juga akan dikritisi seperti soal pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), yang berpotensi melanggar azas legalitas dalam hukum pidana, dan pasal lainnya yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan kepastian hukum, jaminan perlindungan HAM, dan pemenuhan asas-asas hukum pidana.

"Beberapa masukan masyarakat sebelummya sudah ada yang diakomodir oleh pemerintah dalam draf terakhir tanggal 9 November 2022. Namun, masih menyisakan beberapa persoalan yang masih berpotensi menjadi persoalan. Saya optimistis pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan persoalan yang tersisa ini dan mempertimbangkan masukan masyarakat," tandasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini