Share

Gelar Rakor Kemenkumham, Yasonna Minta Jajarannya Bantu Korban Gempa Cianjur

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 23 November 2022 21:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 23 337 2713554 gelar-rakor-kemenkumham-yasonna-minta-jajarannya-bantu-korban-gempa-cianjur-grXPauVjEj.jpg Tenda pengungsian gempa Cianjur (Foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan rasa duka cita untuk para korban bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Yasonna mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam tersebut.

“Saya juga memerintahkan saudara-saudara Kakanwil di daerah untuk juga melakukan hal yang sama. Dari staf-staf kita berapa pun itu dengan keikhlasannya, dikumpulkan, nanti dikoordinasikan ke Pak Sekjen,” ujarnya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kemenkumham di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Dia berharap kelurga korban yang ditinggalkan bisa tabah dalam menghadapi cobaan. Lalu korban yang mengalami luka segera diberikan kesembuhan.

“Semoga para korban yang wafat diberikan tempat terbaik di sisi-Nya, para korban yang mengalami luka cepat diberikan kesembuhan, serta situasi kembali menjadi normal dan kondusif,” pungkas Yasonna.

Baca juga: Menkumham Kembali Pimpin Delegasi Indonesia pada UPR di Jenewa

Jajaran Kemenkumham telah menyalurkan Rp92.558.000 untuk korban gempa bumi di Cianjur, dari total Rp248.602.000 dana yang terkumpul dan akan segera disalurkan untuk para korban.

BNPB menyatakan bahwa 271 jenazah sudah teridentifikasi per hari ini. Pendataan sementara, korban luka tercatat 2.043 orang dan mengungsi 61.908 orang, sedangkan kerugian materil sebanyak 56.320 rumah alami kerusakan dengan rincian rusak berat 22.241 unit rumah, rusak sedang 11.641 unit rumah dan rusak ringan 22.090 unit rumah.

Fasilitas umum lainnya juga turut terdampak, antara lain 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, tiga fasilitas kesehatan, dan tiga belas gedung perkantoran.

Target Kinerja 2023 Harus Terukur dan Melayani Rakyat

Dalam rapat tersebut, Yasonna meminta seluruh jajarannya dapat memperhatikan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023 dengan cermat. Dia pun menyampaikan lima pesan terkait hal tersebut.

Baca juga: BNPB: 271 Warga Meninggal Dunia Pascagempa M5,6 Cianjur

Pertama, jajaran Kemenkumham diminta belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar tidak terjadi temuan berulang dan segera ditindaklanjuti secara tuntas.

“Lakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, jangan lagi ada kelebihan pembayaran, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, dan berbagai penyimpangan yang berpotensi, serta dapat menyebabkan kerugian negara,” kata Yasonna,

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Rapat koordinasi itu dilaksanakan dalam rangka pengendalian capaian kinerja tahun anggaran 2022 dan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023.

Kedua, Yasonna menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi dan komunikasi. Dia berharap tidak lagi ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Data, fakta, dan jejak digital akan menjadi mark/tanda baik buruknya kinerja yang telah kita kerjakan,” ungkap Yasonna.

Kemudian ketiga, lanjut Yasonna, jajaran Kemenkumham harus memahami dan mengimplementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Hukum dan HAM sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai.

“Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh, dan melayani rakyat sebaik-baiknya,” ucap Yasonna tegas.

Keempat, prioritas nasional juga harus diselesaikan secara tuntas, dan jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik.

Kelima, sambung Yasonna, khusus Direktorat Jenderal pengelola PNBP, diharapkan agar PNBP digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan untuk hal-hal yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.

“Untuk itu, saya minta Pak Sekjen, Pak Inspektur Jenderal (Irjen), dan jajaran Pimti Kemenkumham agar terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala, dan dilanjutkan dengan analisa dan evaluasi, sehingga kita mampu melakukan mitigasi risiko untuk menghindari penyimpangan yang terjadi,” ujar Yasonna.

Terkait pengendalian capaian kinerja TA 2022, Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa Kemenkumham harus berupaya mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95 persen. Adapun saat ini serapan Kemenkumham baru mencapai angka 76,36 persen.

“Seluruh jajaran untuk lebih concern dengan memperhatikan target kinerja yang ‘SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound). Saya ingin mengajak seluruh jajaran untuk lebih memperkuat sinergitas, bersama-sama tunjukkan kinerja kita semakin pasti dan berakhlak,” pungkas Yasonna.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini