Share

KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Kantor DPRD Morowali Utara, Ini Penjelasannya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 23 November 2022 13:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 23 337 2713166 kpk-ambil-alih-kasus-korupsi-kantor-dprd-morowali-utara-ini-penjelasannya-LWuEYIuGzj.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto membeberkan alasan pihaknya mengambil alih kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara dari Polda Sulawesi Tengah. Sebab, kasus tersebut masih menjadi pertanyaan publik.

"Memang, kembali kenapa perkara ini ditarik, diambil alih KPK, karena ada hal yang 'masih dipertanyakan' publik maupun penegak hukum," kata Karyoto, Rabu (23/11/2022).

KPK mengantongi informasi bahwa sudah ada tersangka dalam proses penegakan hukum perkara tersebut di Polda Sulawesi Tengah. Perkara ini disinyalir menyeret nama Ronny Tanusaputra. Oleh karenanya, kata Karyoto, KPK perlu mengambil alih dan menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kedeputian Korsup memandang perkara ini perlu ditarik karena sudah jadi tersangka ternyata dalam proses koordinasi kepolisian dan kejaksaan, di tengah jalan ada upaya praperadila oleh tersangka dan mereka terkabul permohonannnya, sehingga penyidikannya tidak sah," bebernya.

Baca juga: Usut Suap Rektor Unila, KPK Periksa Anggota DPR hingga Dua Bupati di Lampung

KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose terkait perkara dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara. Berdasarkan hasil ekspose, Karyoto meyakini ada unsur tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan hingga pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara.

Baca juga: KPK Telusuri Penggunaan Uang Hasil Korupsi Rektor Unila Karomani

"Kami yakin dalam proses ekspose kami yakin ini perkaranya ada. Pertama tentang pengadaan tanahnya, kedua tentang konsultan perencanaan pembangunannya, ketiga pelaksana pembangunannya," terangnya.

Sebelumnya, KPK menginformasikan bahwa sedang mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Kasus tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan.

Pengusutan kasus ini merupakan hasil koordinasi supervisi KPK dengan Polda Sulawesi Tengah. Sebelumnya, kasus ini ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah, hingga akhirnya diambil alih oleh KPK. Saat ini, KPK masih mengumpulkan bukti tambahan dalam proses penyidikan.

KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Kendati demikian, KPK belum mengungkap secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I tahun 2016 tersebut telah merugikan negara sekira Rp8 miliar.

Pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara ini awalnya dikerjakan oleh perusahaan konstruksi MGK. Adapun, nilai kontrak untuk proyek ini setelah terdapat perubahan (addendum) sebesar Rp9.004.617.000 (Rp9 miliar).

Kemudian, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat kerugian keuangan negara atau daerah dalam perkara ini dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp8.002.327.333 (Rp8 miliar).

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini