Share

KPK Panggil Wakil Bupati Lumajang Terkait Suap Alokasi Anggaran Jatim

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 23 November 2022 10:51 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 23 337 2713062 kpk-panggil-wakil-bupati-lumajang-terkait-suap-alokasi-anggaran-jatim-sxKkV1QBer.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Indah Amperawati sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada periode 2014-2018.

Selain Indah Amperawati, penyidik juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember, Hadi Mulyono; Wiraswasta, Mukhtar Matruhan; serta Pegawai Negeri Sipil (PNS), Didid Mardiyanto.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tulungagung, Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 9, Bago, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212, atas nama tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (23/11/2022).

 BACA JUGA:Usut Suap Alokasi Anggaran, KPK Panggil Kabiro Hukum Setda Jatim

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik dari keterangan Wabup Lumajang dan tiga saksi lainnya tersebut. Namun, penyidik membutuhkan keterangan para saksi tersebut untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan tersangka Budi Setiawan (BS).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPKAD Provinsi Jatim, Budi Setiawan (BS) sebagai tersangka. Kepala Bappeda Provinsi Jatim tahun 2017-2018 itu dijerat atas kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprop Jatim.

 BACA JUGA:KPK Periksa Pakde Karwo soal Dana Bantuan Keuangan Pemprov Jatim yang Seret Bupati Tulungagung

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dalam kasus ini, Budi Setiawan diduga menerima suap dengan total Rp10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017, dan 2018 kepada Kabupaten Tulungagung.

Atas perbuatannya, Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini