Share

Bareskrim Minta BPOM Kooperatif soal Pemeriksaan Kasus Gagal Ginjal Akut

Carlos Roy Fajarta, · Selasa 22 November 2022 15:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 22 337 2712582 bareskrim-minta-bpom-kooperatif-soal-pemeriksaan-kasus-gagal-ginjal-akut-s5LVJCc0Iz.jpg Foto: MNC Portal

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar kooperatif dengan memenuhi pemeriksaan dalam kasus gagal ginjal akut. Ratusan anak banyak meninggal dunia.

"Pastilah, kita mendorong BPOM lebih koperatif ya. Dan BPOM bisa kooperatif karena kita akan melakukan pemeriksaan," ujar Pipit Rismanto, Selasa (22/11/2022).

 (Baca juga: Kasus Gagal Ginjal, 53 Perusahaan Farmasi Diminta Uji Ulang, Baru 2 Diumumkan BPOM)

Pipit menegaskan, Bareskrim menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala BPOM Penny Lukito beserta jajaran terkait menjadwalkan pada pekan ini.

"Sampai hari ini belum (diperiksa). Jadi, kita memang memanggil beberapa pejabat terkait BPOM, minggu ini lah, untuk kita dapatkan keterangannya, tinggal ketersediaan waktunya, kan masing-masing sama sibuk," ujarnya.

Pemeriksaan para petinggi BPOM sebagai saksi. Perihal materi terkait apa yang akan dimintai keterangan, Pipit menyebutkan hal tersebut nanti baru akan dibuka dalam pengadilan.

"Materil untuk kepentingan penegakan hukum otomatis dibuka nanti di pengadilan," ucap Pipit.

Pipit menambahkan, hingga saat ini memang belum menetapkan tersangka dari pihak BPOM karena masih melakukan pendalaman.

"Kita surat menyurat memang pada waktu itu menyurat kepada BPOM untuk menghadirkan pejabat-pejabat terkait sebagai saksi kan boleh-boleh saja. Yang terkait harus ditelusuri," ujarnya.

Dalam perkara kasus gagal ginjal akut, ada empat tersangka korporasi. Bareskrim menetapkan dua tersangka yakni PT Afi Farma dan CV Chemical Samudera. Sementara dua perusahaan lainnya, ditetapkan BPOM, yakni PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries.

"Gagal ginjal sementara korporasinya ya empat, tapi nanti kan ada yang kenda administrasi," kata Pipit.

Bareskrim, kata Pipit, tidak mempersoalkan jika BPOM turut membantu kepolisian mengungkap kasus obat sirup. Sebab, BPOM juga memiliki kewenangan penyidikan melalui pejabat pegawai negeri sipil (PPNS).

"BPOM itu memang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, penyidikan, PPNS-nya kan ada terkait dengan produsen-produsen. Karena kan memang tugas mereka melakukan pengawasan," ujar Pipit.

Penetapan tersangka yang dilakukan BPOM, kata Pipit, juga telah melalui koordinasi Polri. Menurut Pipit, kepolisian dan BPOM sama-sama memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum.

"Bedanya kami dari kepolisian itu menetapkan siapa yang bertanggung jawab itu dari pasien dulu. Ada pasien meninggal, keluarga pasien meninggal, kan kita dalami dulu," ujar Pipit.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, penyidik Bareskrim telah mengirim surat pemanggilan kepada Kepala BPOM pada Jumat 18 November 2022. Dia akan dimintai keterangannya sebagai saksi.

"Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, tim penyidik Bareskrim Polri mengirimkan surat pemanggilan kepada Kepala BPOM RI pada hari Senin 21 November 2022 untuk diambil keterangannya sebagai saksi," ujarnya.

Hingga 15 November 2022, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mendeteksi 324 kasus gagal ginjal akut pada anak.

Menurut Juru Bicara Kemenkes RI, Mohammad Syahril, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injuries (AKI) pada anak di tanah air mencapai 324 kasus dimana 199 anak meninggal, 14 orang masih dirawat dan 111 anak sembuh.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini