Share

Banyak Isu Krusial yang Belum Rampung Dibahas, Pengesahan RKUHP Ditunda

Kiswondari, MNC Portal · Minggu 20 November 2022 15:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 20 337 2711188 banyak-isu-krusial-yang-belum-rampung-dibahas-pengesahan-rkuhp-ditunda-Q1nUwsVixH.jpg Ilustrasi/ Doc: Freepik

JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan tingkat I Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sebelumnya dijadwalkan pada Selasa (22/11/2022) bersama Komisi III DPR. Penundaan juga dilakukan pada agenda rapat pembahasan RKUHP yang dijadwalkan Senin (21/11/2022)..

“Rapat pembahasan R-KUHP tanggal 21-21 November ditunda,” kata Anggota Komisi III DPR Taufik Basari kepada wartawan, Minggu (20/11/2022).

 BACA JUGA:Viral Pelajar Aniaya Nenek di Tapanuli Selatan, Para Pelaku Sudah Ditangkap

Pria yang akrab disapa Tobas ini mengungkapkan bahwa penundaan ini dilakukan dalam rangka mengkaji kembali masukan-masukan yang disampaikan oleh DPR maupun masyarakat, agar tidak ada pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan masalah ke depannya.

“Saya berharap penundaan ini dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat untuk menyempurnakan draf RKUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya,” ujarnya.

 BACA JUGA:Salmah Orbayinah Terpilih Jadi Ketum, Ini 13 Anggota PP Aisyiyah 2022-2027

Menurut politisi Partai Nasdem ini, usulan penundaan disampaikan oleh pemerintah, sehingga Tobas menyarankan media untuk menanyakan langsung kepada pemerintah terkait penundaan R-KUHP ini.

“Penundaan dari pemerintah. Soal alasannya sebaiknya dikonfirmasi ke pemerintah,” sarannya.

Banyak Isu Krusial

Sementara itu, Tobas juga menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah isu krusial dalam draf RKUHP terbaru berdasarkan rapat dengan Komisi III tanggal 3 dan 9 November 2022 lalu. Sehingga, isu-isu krusial ini harus dikaji oleh pemerintah maupun DPR.

“Berdasarkan rapat tanggal 3 dan 9 November yang lalu masih terdapat isu-isu krusial yang harus dikaji baik oleh pemerintah maupun DPR,” ungkapnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Tobas menguraikan, isu-isu krusial tersebut di antaranya: living law yang berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana; pasal-pasal terkait demokrasi dan kebebasan berpendapat yang harus dibatasi pengertiannya (makar, penyerangan kehormatan harkat martabat presiden/wakil presiden, penghinaan lembaga negara, penghinaan kekuasan umum); contempt of court terkait publikasi persidangan; rekayasa kasus sebagai usulan baru yang belum ada di draf terbaru.

Kemudian, sambung dia, pidana terkait narkotika yang harus disesuaikan dengan rencana kebijakan narkotika baru dalam RUU Narkotika; pidana lingkungan hidup yang harus menyesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan; pemenuhan azas non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan penyesuaian nomenklatur; dan kohabitasi yang menjadi overkriminalisasi karena bukan menjadi ranah negara untuk menjadikannya sebagai pidana.

Namun, kata Tobas, bagaimanapun proses legislasi merupakan proses politik, sehingga harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang nantinya diambil baik secara musyawarah maupun suara terbanyak. Fraksi Nasdem tetap berharap sebanyak mungkin masukan baik dari Fraksi NasDem maupun dari kalangan masyarakat sipil yang dapat diakomodir dalam draft R-KUHP dan disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR dan oleh pemerintah.

“Karena itu fraksi Nasdem terus melakukan lobby dan meyakinkan fraksi lainnya dan tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP,” ucapnya.

Soal bagaimana hasil pembahasan dan perbaikan R-KUHP, menurut Tobas, hingga sampai kepada keputusan tentu hasilnya masih dinamis. Fraksi Nasdem akan menghormati proses yang berjalan sebagai suatu proses politik dan memberikan persetujuannya.

“Namun tetap akan memberikan catatan-catatan apabila isu-isu perubahan yang fundamental dalam RKUHP masih belum dapat terakomodir,” tandas Tobas.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini