Share

Mendagri Resmikan 3 Provinsi Baru: Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan

Raka Dwi Novianto, MNC Portal · Jum'at 11 November 2022 09:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 11 337 2705298 mendagri-resmikan-3-provinsi-baru-papua-selatan-papua-tengah-dan-papua-pegunungan-61ylq8Z4oc.jpg Mendagri Tito resmikan 3 provinsi baru di Papua (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru di Papua pada hari ini Jumat 11 November 2022 di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

"Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di Jakarta saya Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2022," ujar Tito.

"Provinsi Papua Tengah berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2022, dan Papua Pegunungan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan berkat kepada kita semua amin," imbuh Menteri Tito saat meresmikan 3 Provinsi baru Papua, Jumat (11/11/2022).

Peresmian tiga provinsi baru Papua tersebut diresmikan dengan pemukulan alat musik tifa. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Tito.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mensahkan 3 provinsi baru di Papua. Provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pengesahan tersebut tertuang dalam Undang-undang yang disahkan Jokowi pada 25 Juli 2022. Untuk Provinsi Papua Selatan diatur dalam UU nomor 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah diatur dalam UU nomor 15 tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan diatur pada UU nomor 16 tahun 2022.

Follow Berita Okezone di Google News

Pertimbangan disahkannya ketiga UU tersebut yakni demi mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua.

"Bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua," bunyi UU tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini