Share

Divonis 4 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi e-KTP Pertimbangkan Banding

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 31 Oktober 2022 23:52 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 31 337 2698324 divonis-4-tahun-penjara-terdakwa-korupsi-e-ktp-pertimbangkan-banding-kvrMVfXSod.jpg Divonis 4 tahun penjara terkait kasus e-KTP, mantan Dirut PRNI pertimbangkan banding. (MNC Portal)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya. Isnu Edhi dinyatakan terbukti terlibat dalam praktik korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Isnu Edhi Wijaya melalui kuasa hukumnya, Endar Sumarsono, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim tersebut. Namun, Isnu Edhi masih belum memutuskan apakah akan melakukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Isnu dan tim kuasa hukumnya sedang mempertimbangkan atau pikir-pikir terkait upaya hukum banding.

"Kami menggunakan kesempatan untuk pikir-pikir dan dalam beberapa waktu ke depan, kami akan berdiskusi lagi apakah kami akan melakukan upaya hukum atau seperti apa," kata Endar saat mendampingi kliennya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2022), malam.

Endar menyayangkan putusan majelis hakim yang dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Sebab, kata Endar, banyak keterangan saksi yang justru seharusnya bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Isnu Edhi Wijaya.

"Kami sangat menyayangkan bahwasannya dalam pertimbangannya majelis hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi yang hadir di sidang," ucapnya.

Endar mempersoalkan terkait fakta sidang dari saksi yang menyatakan PNRI merupakan konsorsium terbaik yang dipilih untuk mengerjakan proyek e-KTP. Ia juga menyayangkan putusan hakim yang tidak mempertimbangkan ketidaktahuan Isnu Edhi terkait kongkalikong bancakan proyek e-KTP.

"Tidak ada pertimbangan pula Pak Isnu atau terdakwa II ini berdasarkan keterangan saksi-saksi sesungguhnya tidak terlibat dalam pemberian uang tersebut dan juga tidak mengetahui adanya pemberian uang tersebut," kata Endar.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagaimana diketahui, Isnu Edhi Wijaya divonis empat tahun penjara bersama-sama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT), Husni Fahmi. Kedua terdakwa korupsi proyek e-KTP tersebut juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan hakim tersebut diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa menuntut lima tahun penjara terhadap Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi.

Dalam putusannya, Hakim menyatakan Isnu Edhi dan Husni Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP. Keduanya dinyatakan turut merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun akibat proyek pengadaan e-KTP.

Perbuatannya itu dilakukan bersama-sama dengan sejumlah pihak lainnya yakni, Andi Agustinus alias Andi Narogong; Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo; Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto; Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos; Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni; serta Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.

Atas perbuatannya, Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi dinyatakan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini