Share

Jaksa Tuntut 2 Terdakwa Korupsi E-KTP 5 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 17 Oktober 2022 17:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 17 337 2688868 jaksa-tuntut-2-terdakwa-korupsi-e-ktp-5-tahun-penjara-e762vLd6d6.jpg Sidang e-KTP (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Dua terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya yakni, mantan Dirut Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT), Husni Fahmi.

BACA JUGA:KPK Periksa 2 Terpidana Korupsi e-KTP di Lapas Sukamiskin 

Dalam tuntutannya, Jaksa KPK Surya Tanjung menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya diyakini terbukti terlibat korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011 - 2013.

 

Selain pidana penjara, keduanya juga dituntut untuk membayar denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 3 UU Tipikor," kata Jaksa Surya Tanjung saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp300 juta subsidair pidana kurungan pengganti selama enam bulan," imbuhnya.

BACA JUGA:Usut Korupsi Eks Wali Kota Ambon, KPK Periksa Dosen 

Follow Berita Okezone di Google News

Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap para terdakwa. Hal yang memberatkan yakni, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Isnu Edhi dan Husni Fahmi dianggap menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar.

Sedangkan pertimbangan yang meringankan yakni, kedua terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Sementara itu, kata jaksa, terdakwa Husni Fahmi telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi yang diperoleh sebesar USD20.000.

"Terdakwa Isnu Edhi Wijaya belum sempat menikmati hasil korupsi hasil keuntungan atas proyek e-KTP karena uang yang berada di rekening manajemen bersama sudah disita oleh KPK," kata jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT), Husni Fahmi didakwa terlibat korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Jaksa KPK menyebut keduanya turut merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun akibat proyek pengadaan e-KTP. Perbuatannya itu dilakukan bersama-sama dengan sejumlah pihak lainnya yakni, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Kemudian, Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo; Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto; Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni; serta Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.

Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam proyek pengadaan e-KTP. Jaksa menyebut Husni Fahmi diperkaya sebesar USD20.000 dari proyek e-KTP ini. Tak hanya Husni Fahmi, sejumlah pihak lainnya juga diperkaya dari proyek ini.

Mereka yang turut diperkaya dari proyek e-KTP yakni, Andi Narogong; Setya Novanto; Irman; Sugiharto; Diah Anggraeni; Drajat Wisnu Setyawan; Wahyudin Bagenda; dan Johanes Marliem. Isnu Edhi dan Husni Fahmi juga turut memperkaya PT PNRI dan perusahaan anggota konsorsium PNRI lainnya.

Atas perbuatannya, Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi dituntut melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini