Share

KPK Soroti Pengelolaan Dana Besar Negara di Sektor Kesehatan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 07 Oktober 2022 10:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 07 337 2682413 kpk-soroti-pengelolaan-dana-besar-negara-di-sektor-kesehatan-thrNzD7smW.jpg Illustrasi (foto: Freepick)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengelolaan dana negara yang cukup besar untuk sektor kesehatan pasca pandemi Covid-19. KPK menilai perlu adanya penguatan sektor kesehatan untuk memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, besarnya anggaran kesehatan yang sekurang-kurangnya 10% dari APBD di masing-masing pemerintah daerah, memiliki kerawanan korupsi jika tidak dikelola dengan baik.

 BACA JUGA:Pandemi Covid-19 Melandai, Bagaimana Nasib Kelanjutan Alat Tes Swab PCR?

Demikian disampaikan Nawawi saat Rapat Koordinasi dan Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo di Rumah Dinas Gubernur, Kamis, 6 Oktober 2022.

"KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan, karena besarnya anggaran kesehatan dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor ini," kata Nawawi melalui keterangan resminya, Jumat (7/10/2022).

 BACA JUGA:Ahli Mikrobiologi Ingatkan, Covid-19 Masih Ada Meskipun Terkendali

Menurut Nawawi, besaran anggaran kesehatan yang dialokasikan Pemerintah Daerah (Pemda) setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada 2022 saja, sambung dia, anggaran kesehatan keseluruhan Kabupaten/Kota di Indonesia mencapai Rp180 triliun.

"Banyaknya anggaran itu ternyata kasusnya juga banyak, KPK menemukan kasus korupsi sektor kesehatan ada 210 kasus dengan kerugian Ro821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku," beber Nawawi.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Oleh karenanya, Nawawi mendorong agar dilakukan sinergi antara KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP dalam mencegah korupsi sektor kesehatan.

Di samping itu, imbuhnya, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan tools Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan KPK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi.

"Ada delapan area yang kita intervensi di MCP, mulai dari pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Aset, serta Dana Desa," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini