Share

Ditegur Bawaslu soal Verifikasi Parpol Pakai Video Call, KPU: Ada Perbedaan Pandangan

Irfan Maulana, MNC Portal · Kamis 06 Oktober 2022 16:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 06 337 2682024 ditegus-bawaslu-soal-verifikasi-parpol-pakai-video-call-kpu-ada-perbedaan-pandangan-Axw0uiGKMu.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai sanksi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal verifikasi partai politik (parpol) lewat video call dikarenakan adanya perbedaan pandangan.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik mengatakan bahwa perbedaan itu terletak pada aturan soal verifikasi parpol lewat video call.

Di sisi lain, Bawaslu menilai verifikasi parpol lewat video call yang dilakukan oleh KPU tidak memiliki dasar hukum,

Baca juga: Verifikasi Parpol Lewat Video Call, Ini Penjelasan KPU

"Ada perbedaan pandangan. kami di situasi yang demikian kami memandang pendekatan hukum progresif," kata Idham Holik, Kamis (6/10/2022).

Sanksi teguran tersebut diberikan setelah majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan. Hasilnya, Bawaslu menyatakan kegiatan verifikasi administrasi terhadap status anggota parpol yang diragukan keanggotaannya melalui video call yang dilakukan pada tanggal 5-7 September 2022 adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum atau kewenangan dan bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022.

Baca juga: 4 Parpol Ini Tidak Lakukan Perbaikan Verfikasi Administrasi Dokumen, Ini Daftarnya

Dia mengatakan bahwa sebenarnya terkait verifikasi lewat video call sudah diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022. Namun tidak ada di Peraturan KPU.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Diketahui keputusan itu tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KLU Kabupaten/Kota dalam oelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Dalam penyelenggaraan pemilu kami diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan yang sifatnya lebih teknis dan prinsip dasar penggunaan teknologi kan sudah diatur di dalam vermin. Kalau kita mengacu tentang kelas verifikasi di UU KPU diberikan kewenangan luar biasa dalam mengatur jalannya verifikasi administrasi," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini