Share

Verifikasi Parpol Lewat Video Call, Ini Penjelasan KPU

Irfan Maulana, MNC Portal · Kamis 06 Oktober 2022 15:37 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 06 337 2681948 verifikasi-parpol-lewat-video-call-ini-penjelasan-kpu-TqX8AWaY1X.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan alasannya melalukan verifikasi Partai Politik (Parpol) melalui video call.

Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengatakan verifikasi tersebut dilakukan lantaran keterbatasan waktu dan kondisi yang tak memungkinkan.

"Ada situasi force majure yang di mana pada waktu itu karena dibatasi oleh waktu sehingga harus merespons situasi tersebut," ujarnya Kamis, (6/10/2022).

Tak hanya itu, video call juga dilakukan karena kondisi yang tak memungkinkan. Kata Idham, contohnya pada saat pelaksanaan klarifikasi ada warga yang seharusnya bisa datang ke KPU Kabupaten atau Kota, namun terkendala akibat faktor alam.

Baca juga: 4 Parpol Ini Tidak Lakukan Perbaikan Verfikasi Administrasi Dokumen, Ini Daftarnya

"Misal banjir yang tidak memungkinkan yang bersangkutan datang, atau misal yang bersangkutan sakit yang enggak mungkin bisa datang ke KPU sedangkan yang bersangkutan punya hak diklarifikasi atau misalnya kondisi alam yang tidak memungkinkan yang bersangkutan berlayar. kan di Indonesia banyak kepulauan," jelasnya.

Baca juga: KPU Bakal Umumkan Hasil Verifikasi Administrasi Parpol pada 14 Oktober

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memberikan sanksi teguran kepada KPU RI lantaran melakukan verifikasi melalui video call.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sanksi tersebut diberikan setelah majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan.

Hasilnya, Bawaslu menyatakan kegiatan verifikasi administrasi terhadap status anggota Parpol (Parpol) yang diragukan keanggotaannya melalui video call yang dilakukan pada tanggal 5-7 September 2022 adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum atau kewenangan dan bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022.

Berdasarkan aturannya, video call hanya bisa dilakukan pada verifikasi faktual. Hal itu mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini